Washington: Amerika Serikat (AS) menyatakan akan mengizinkan penjualan ulang sebagian minyak Venezuela ke Kuba.
Ini sebuah langkah yang dinilai dapat membantu meredakan kelangkaan bahan bakar akut di pulau tersebut.
Kebijakan ini diumumkan saat negara-negara tetangga di kawasan Karibia memperingatkan memburuknya situasi kemanusiaan akibat blokade minyak Washington.
Dalam pernyataan Rabu, 25 Februari 2026, Departemen Keuangan AS menyebut akan memberikan otorisasi kepada perusahaan yang mengajukan lisensi untuk menjual kembali minyak Venezuela bagi “penggunaan komersial dan kemanusiaan di Kuba.”
Namun kebijakan lisensi yang disebut “menguntungkan” itu tidak berlaku bagi individu atau entitas yang terkait dengan militer Kuba, badan intelijen, maupun institusi pemerintah lainnya.
Selama 25 tahun terakhir, Venezuela menjadi pemasok utama minyak mentah dan bahan bakar bagi Kuba melalui kesepakatan bilateral berbasis barter produk dan jasa. Akan tetapi, sejak AS menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro bulan lalu dan mengambil alih kendali ekspor minyak negara tersebut, pasokan Caracas ke Havana terhenti.
Meksiko yang sempat menjadi pemasok alternatif juga menghentikan pengiriman setelah Washington mengancam tarif terhadap negara yang memasok minyak ke Kuba. Blokade ini memperburuk krisis energi di Kuba, memengaruhi pembangkit listrik serta pasokan bahan bakar untuk kendaraan, rumah tangga, dan penerbangan. Blokade Perburuk Stabilitas Kawasan Perubahan kebijakan AS terjadi ketika para pemimpin Karibia yang berkumpul di Saint Kitts and Nevis menyuarakan keprihatinan atas dampak blokade terhadap sekitar 10,9 juta penduduk Kuba. Dalam pertemuan kelompok politik regional CARICOM, Perdana Menteri Jamaika Andrew Holness menyatakan solidaritas terhadap Kuba.
“Penderitaan kemanusiaan tidak menguntungkan siapa pun,” ujarnya, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis, 26 Februari 2026.
Ia menambahkan, “Krisis berkepanjangan di Kuba tidak akan tetap terbatas di Kuba.”
Perdana Menteri Saint Kitts and Nevis, Terrance Drew, yang pernah menempuh pendidikan kedokteran di Kuba, mengatakan ia menerima laporan tentang kelangkaan pangan dan tumpukan sampah di jalanan.
“Kuba yang tidak stabil akan mengguncang kita semua,” katanya.
Namun, berbicara dalam forum yang sama, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan krisis kemanusiaan tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah Kuba sendiri, bukan oleh blokade Washington. Ia memperingatkan bahwa sanksi dapat diberlakukan kembali jika minyak tersebut sampai ke tangan pemerintah atau militer Kuba.
“Kuba perlu berubah. Perubahan besar diperlukan karena itu satu-satunya peluang untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya,” kata Rubio kepada wartawan.
Ia menyebut sistem di Kuba tengah mengalami kemunduran dan membutuhkan reformasi mendasar, seraya menyalahkan salah urus ekonomi dan lemahnya sektor swasta atas situasi yang memburuk. Insiden Laut Tambah Ketidakpastian Tekanan AS terhadap Venezuela dan Kuba menyebabkan sejumlah kargo bahan bakar gagal dikirim sejak Desember, sehingga memperparah pemadaman listrik dan gangguan transportasi di pulau itu. Sebuah kapal terkait Kuba yang memuat bensin Venezuela pada awal Februari masih tertahan di perairan Venezuela sambil menunggu izin berlayar.
Sementara itu, Meksiko dan Kanada mengumumkan akan mengirim bantuan ke Kuba. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak juga menyatakan pemerintahnya tengah membahas kemungkinan memasok bahan bakar ke pulau tersebut.
Dalam perkembangan terpisah pada Rabu, Kementerian Dalam Negeri Kuba mengumumkan telah menewaskan empat orang dan melukai enam lainnya di atas kapal cepat terdaftar Florida yang memasuki perairan Kuba.
Rubio menegaskan insiden itu bukan operasi AS dan tidak melibatkan personel pemerintah Amerika.
“Cukuplah dikatakan, sangat tidak biasa melihat baku tembak di laut lepas seperti itu,” ujar Rubio.
“Itu bukan sesuatu yang terjadi setiap hari. Sejujurnya, hal seperti itu sudah sangat lama tidak terjadi dengan Kuba,” tambah Rubio.
AS Izinkan Penjualan Ulang Minyak Venezuela ke Kuba
