Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menanggapi polemik narasi dana Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan anggaran pendidikan nasional. Teddy menegaskan program MBG tidak akan mengurangi program pendidikan.
"Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Teddy menjelaskan program MBG bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mengenai penganggarannya, sebut Teddy, telah melewati kesepakatan pemerintah bersama DPR termasuk tahap pengambilan kesepakatan di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak," kata dia.
Teddy melanjutkan, pemerintah Presiden Prabowo Subianto tidak menyetop program-program pendidikan di era pemerintah sebelumnya. Menurutnya, program-program berorientasi peningkatan pendidikan justru ditambah.
"Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ada Kartu Indonesia Pintar, berjalan. Ada Program Indonesia Pintar, berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada Sekolah Rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di Sekolah Rakyat." kata dia.
Lebih lanjut, kata Teddy, pemerintahan Presiden Prabowo juga gencar memperbaiki bangunan-bangunan sekolah yang rusak. "Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar 17 triliun. Diwadahi oleh Mendikdasmen," lanjutnya.
Terkait gaji guru pun ditingkatkan. Teddy menyebut pemerintah pusat telah memberikan insentif untuk guru honorer di daerah. Tunjangan guru non-ASN juga dinaikkan.
"Ada lagi yang bilang, guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya, ada tiga nih. Satu, mengenai guru honorer. Saya mau sampaikan bahwa secara kewenangan guru honorer itu ada di bawah pemerintah daerah. Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di jaman Presiden Prabowo, menjadi Rp 400 ribu," kata Teddy.
"Kemudian yang kedua, ada tunjangan guru non-ASN. Jumlahnya berapa? Dari Rp 1,5 juta tahun lalu naik menjadi Rp 2 juta. Kemudian yang ketiga, apalagi kebijakannya. Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah, jadi dulu pemberian kunjangan honor itu melalui transfer ke daerah. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan," lanjut dia.
(fca/dhn)
