Pantau - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menilai sinergi lintas sektor sangat penting dalam memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) produk halal di Indonesia.
Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham menyampaikan bahwa penguatan UMKM halal tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Jumlah UMKM kita sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak untuk membantu para pelaku UMK agar bersertifikat halal,” kata Aqil Irham.
Respons Tren Konsumen yang Semakin SelektifAqil menjelaskan bahwa tren pasar menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Karena itu, pelaku UMKM perlu merespons perkembangan tersebut secara serius.
“UMKM kita harus mengikuti perkembangan pasar. Konsumen hari ini semakin selektif dalam memilih produk. Bahkan anak-anak Gen Z saja sekarang kalau di mal atau di tempat-tempat umum kalau mau makan nanya dulu, ini sudah (bersertifikat) halal belum? Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan daya saing,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa label halal kini bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi telah menjadi variabel penting dalam perekonomian.
“Karena itu, BPJPH hadir untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM melalui berbagai kebijakan, termasuk program fasilitasi sertifikasi halal gratis atau SEHATI,” katanya.
Target 1,35 Juta Sertifikat Halal GratisBPJPH setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi UMKM. Tahun ini, jumlah sertifikat halal gratis yang ditargetkan meningkat.
“Tahun ini meningkat sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis dari tahun 2025 sebanyak 1,1 juta sertifikat,” lanjut Aqil.
Meski demikian, ia mengakui angka tersebut masih relatif kecil dibandingkan total jumlah UMKM di Indonesia, sehingga diperlukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
BPJPH terus memperluas kerja sama dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, serta berbagai pihak lainnya guna mempercepat akses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.
“Pendekatan kolaboratif ini dinilai menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem halal nasional,” katanya.
