SEKRETARIS Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi tegas terkait isu yang menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mengorbankan sektor pendidikan nasional.
Teddy membantah narasi yang mengeklaim anggaran pendidikan dipotong demi mendanai program unggulan tersebut.
“Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Ada pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai dan guru-guru tidak diperhatikan. Saya mau jawab, itu narasi yang keliru,” tegas Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2).
Baca juga : Pecah Telur setelah 20 Tahun, Insentif Guru Honorer Resmi Naik!
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Ia menegaskan bahwa penganggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun dalam APBN 2026 telah melalui mekanisme pembahasan konstitusional di Badan Anggaran DPR.
“Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,” tegasnya.
Baca juga : Gerindra: Anggaran MBG tidak Potong Hak Dasar Pendidikan
Program Strategis Tetap BerjalanMenurut Teddy, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap melanjutkan seluruh program strategis dari periode sebelumnya tanpa pengurangan. Sebaliknya, pemerintah justru menambah inisiatif baru untuk memperluas akses pendidikan.
“Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,” katanya.
Ia mencontohkan keberlanjutan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat yang ditujukan khusus bagi anak-anak yang putus sekolah atau belum tersentuh pendidikan formal.
Percepatan Renovasi dan Kesejahteraan GuruMenanggapi isu sekolah yang rusak, Teddy menjelaskan bahwa meskipun pemeliharaan fisik sekolah merupakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap melakukan langkah percepatan.
“Faktanya, di 2025 saja, sudah ada sekitar 16 ribu sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, bisa dicek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun,” tuturnya.
Sektor kesejahteraan pengajar juga menjadi fokus utama. Teddy memaparkan adanya kenaikan insentif dan perubahan sistem penyaluran tunjangan agar lebih tepat waktu. Insentif guru honorer daerah naik dari Rp200 ribu menjadi Rp400 ribu, sementara tunjangan guru non-ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
“Dan sekarang tunjangan itu dibayarkan langsung ke guru setiap bulan, bukan lagi melalui transfer ke daerah,” jelas Teddy.
Sebagai penutup, Teddy kembali memastikan bahwa seluruh alokasi anggaran pendidikan tetap mematuhi ketentuan mandatory spending sebesar 20% dari APBN. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dipastikan tidak akan mengganggu stabilitas finansial sektor pendidikan nasional. (Z-1)
