- Rencana pengiriman ribuan pasukan TNI di bawah ISF berbeda dari misi PBB karena fokusnya adalah demiliterisasi Hamas, berpotensi konflik langsung.
- Misi ISF bukan misi penjaga perdamaian (peacekeeping) melainkan misi tempur (combat mission) yang diinisiasi oleh Board of Peace (BoP).
- Tugas melucuti senjata Hamas dan menghancurkan terowongan menempatkan TNI pada risiko tinggi bentrokan dan hilangnya netralitas.
Suara.com - Rencana pengiriman ribuan pasukan TNI ke Gaza di bawah bendera International Stabilization Force (ISF) memicu perdebatant. Di balik niat menjaga stabilitas, tersimpan risiko besar yang menanti para prajurit di lapangan, terutama karena misi ini secara fundamental berbeda dari misi helm biru PBB yang selama ini dijalankan Indonesia.
Tugas utama yang dibebankan kepada TNI dan pasukan negara lain adalah demiliterisasi Hamas, sebuah perintah yang menempatkan mereka di jalur tabrakan langsung dengan faksi perlawanan utama Palestina tersebut.
Beda Misi, Beda Risiko: Ini Bukan Pasukan Helm Biru PBB
Penting untuk dipahami, pasukan ISF tidak berada di bawah kendali Dewan Keamanan PBB. Misi ini merupakan inisiatif dari Board of Peace (BoP), sebuah dewan yang dibentuk di era Presiden AS Donald Trump. Meskipun DK PBB telah memberikan dukungan, mandat dan aturan pelibatannya sangat berbeda.
Menurut pakar, misi ini bukanlah peacekeeping (menjaga perdamaian), melainkan lebih mendekati combat mission (misi tempur).
"Ini baru pertama kali kita ikut dalam 'combat mission', bukan 'peacekeeping forces'. Tentara Indonesia akan menghadapi Hamas," tegas Ketua Centra Initiative, Al Araf kepada Suara.com.
Perintah Melucuti Hamas: Titik Didih Konflik
Ribuan TNI disiapkan untuk dikirim ke Gaza dalam misi perdamaian program BoP. (Dok. Suara.com)Salah satu dari enam tugas utama ISF adalah terlibat dalam demiliterisasi Gaza, yang secara spesifik berarti menghancurkan infrastruktur militer dan melucuti persenjataan Hamas. Tugas ini sejalan dengan syarat yang berulang kali ditegaskan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Para ahli menilai tugas inilah yang menjadi sumber risiko terbesar bagi TNI.
Baca Juga: Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?
"Selain pelucutan senjata, yang berisiko itu soal penghancuran terowongan. Itu bisa memicu perang kota yang merepotkan pasukan Indonesia," kata Muradi, pakar pertahanan dari Universitas Padjajaran sebagaimana disitat dari BBC Indonesia.
Sikap Hamas pun sudah jelas. Mereka tidak akan meletakkan senjata sebelum kemerdekaan Palestina terwujud dan telah memberi peringatan keras.
"Hamas menyatakan, 'Eh tentara Indonesia jangan masuk ke zona tengah, jangan ke sini. Akan berhadapan'," kata Al Araf, menggarisbawahi potensi bentrokan yang hampir tak terhindarkan.
Jebakan 'Rekonstruksi' dan Ancaman Perang Terowongan
Agenda lain yang diusung BoP adalah rekonstruksi Gaza. Namun, para pengamat melihat ini sebagai kamuflase untuk tugas yang lebih berbahaya, yakni menghancurkan jaringan terowongan Hamas yang kompleks di bawah tanah. Terowongan ini adalah basis strategi dan pertahanan utama Hamas.
Upaya menghancurkan terowongan dengan dalih rekonstruksi hampir pasti akan mendapat perlawanan sengit.
"Kata Hamas, 'Ini basis perlawanan gue, lu kemudian hancurkan untuk dalih rekonstruksi?' Ya pasti dilawan dong," jelas Al Araf.
Risiko Kehilangan Netralitas dan Posisi Sulit TNI
Dengan tugas yang secara eksplisit menargetkan Hamas, posisi netral Indonesia yang selama ini dijaga dalam politik luar negeri bebas aktif menjadi taruhannya.
Muradi menyatakan bahwa terlibat dalam demiliterisasi Hamas secara konsep akan menempatkan Indonesia pada posisi tidak netral dan tidak sejalan dengan konstitusi.
Selain itu, pasukan TNI juga berisiko terjebak di antara dua kekuatan. Saat ini, 80% wilayah Gaza sudah dikuasai militer Israel (IDF), sementara sisa 20% di Rafah menjadi basis penduduk Palestina dan Hamas. Kehadiran TNI di tengah zona konflik aktif ini sangat rentan.
"Jadi kalau tentara dibawa ke sana saya kasihan, nanti bisa mati konyol, lalu kemudian nggak ada aturan main, risikonya tinggi," ujar Al Araf.
Melihat kompleksitas dan bahaya yang ada, muncul seruan kuat agar pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan ini secara matang, bahkan DPR didesak untuk meminta penjelasan langsung dari Presiden.
