Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengungkap alasan di balik kesediaannya mengajak Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, untuk debat terbuka.
Ia mengaku lelah berdebat di media sosial dan memilih forum terbuka agar substansi bisa dibahas secara langsung.
“Dan menurut saya bagian dari nagih. Saya mewakafkan diri saya untuk menagih. Saya sih enggak suka debat. Capek juga sih debat di Twitter. Jadi mending sekarang wakafkan,” ujar Zainal saat ditemui awak media di Fakultas Hukum UGM, Jumat (27/2).
Zainal menegaskan dirinya bukan sosok yang gemar berdebat di ruang publik. Ia bahkan menyebut kerap menolak undangan acara serupa sebelumnya.
“Saya paling males dengan debat. Anda mau lihat berbagai undangan acara sejenis-jenis yang saya tolak. Mas Aiman, lalu kemudian, Bang Karni. Saya relatif agak menolak,” katanya.
Meski demikian, ia menyebut kesediaannya kali ini memiliki alasan berbeda. Menurutnya, publik perlu melihat bahwa dalam sistem demokrasi, pejabat publik harus menjawab kritik secara substantif, bukan sekadar dengan jargon.
“Cuma kenapa saya mau kali ini? Karena menurut saya publik harus diajari bahwa dalam demokrasi, pejabat publik itu tidak menjawab dengan jargon, seakan-akan ‘tenanglah pokoknya saya sudah kuasai ini ilmunya. Pokoknya saya bisa’ Enggak, enggak bisa begitu. Demokrasi tidak bisa begitu lagi,” sambungnya.
Menurut Zainal, substansi debat bukan soal adu teori hukum atau perdebatan akademik. Ia menekankan yang perlu dijawab adalah capaian konkret dalam dua tahun masa kerja. Ia menyatakan kesediaannya hadir sebagai bentuk komitmen pribadi untuk menagih kinerja pemerintah.
Wacana debat tersebut bermula dari saling balas komentar antara Zainal dan Pigai di platform X (Twitter) terkait isu hak asasi manusia. Polemik itu kemudian memicu perhatian publik dan tawaran forum dari berbagai pihak.
Zainal menyebut sejumlah stasiun televisi dan platform diskusi telah mengajukan undangan. Tawaran datang dari media arus utama hingga forum kampus dan pusat studi.
“Banyak banget yang menawarkan. Yang paling banyak malah pusat studi. Temen-temen ngajak, BEM mau ngajak,” ungkapnya.
Ia menyatakan terbuka dengan berbagai tawaran tersebut. Namun, menurutnya, forum debat sebaiknya digelar secara terbuka dan dapat diakses lintas platform agar publik luas dapat menyaksikan secara langsung.
Hingga saat ini, Zainal mengaku belum menerima respons formal dari Menteri HAM terkait rencana debat tersebut. “Secara formal belum. Tapi bahwa ada yang nyiapin, iya,” tutupnya.
