- Partai Golkar melalui Sekjen Sarmuji memberikan peringatan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.
- Rudy Mas'ud beralasan pembelian mobil inden telah disetujui tahun 2024 untuk medan Kaltim yang berat dan menjaga marwah daerah.
- Saat ini, Rudy Mas'ud diminta Golkar lebih peka, sementara ia masih menggunakan mobil dinas pribadinya untuk tugas kedinasan.
Suara.com - Partai Golkar akhirnya turun tangan merespons polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud seharga Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan tajam publik.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan kepada kadernya tersebut.
Sarmuji menyatakan bahwa Rudy Mas'ud telah diminta untuk lebih peka dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
Ia menekankan, seorang kepala daerah harus menggunakan kondisi rakyat sebagai tolok ukur dalam setiap kebijakannya, bukan memakai ukuran pribadi, sekalipun ada berbagai alasan pembenar.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi," kata Sarmuji di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Jumat (27/2/2026).
Menurut Sarmuji, Rudy sempat memberikan penjelasan bahwa anggaran untuk mobil mewah tersebut sudah disetujui pada tahun 2024 dan proses pembeliannya dilakukan dengan sistem inden. Alasan kondisi medan yang berat di Kaltim juga menjadi salah satu justifikasi.
"Kalimantan Timur medannya berat, dengan luas wilayah seperti luasan pulau Jawa. Tapi apapun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita," ujar Sarmuji.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini Rudy Mas'ud masih menggunakan mobil pribadinya untuk menjalankan tugas-tugas kedinasan. Golkar, kata Sarmuji, menilai langkah tersebut jauh lebih baik di tengah situasi saat ini.
"Itu lebih baik meskipun pada dasarnya Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas," katanya.
Baca Juga: Gubernur Kaltim Beli Mobil Dinas Mewah Rp 8,5 Miliar Di Tengah Efisiensi , Ini Respons Golkar!
Polemik ini bermula dari pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang menyebut pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar itu diperlukan demi menjaga marwah Kalimantan Timur.
Ia juga mengklaim bahwa pembelian mobil dengan spesifikasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
