Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membantu percepatan program cetak sawah rakyat (CSR) seluas 101.503 hektare.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan percepatan program CSR tersebut sebagai langkah strategis memperkuat swasembada pangan nasional.
Amran meminta seluruh jajaran, termasuk TNI, untuk mengakselerasi penyelesaian kontrak cetak sawah seluas 101.503 hektare dalam satu bulan ke depan.
“Waktunya tinggal satu bulan. Target kontrak cetak sawah 101.000 hektare harus diselesaikan. Saya minta seluruh jajaran, termasuk TNI, bergerak cepat dan bekerja total. Ini penentu,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (27/2/2026).
Amran menjelaskan bahwa keterlibatan TNI, termasuk Babinsa, merupakan bentuk kolaborasi strategis nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrem. Menurutnya, kondisi iklim dunia yang semakin tidak menentu, termasuk potensi El Nino, menjadi alasan utama percepatan perlu dilakukan.
“Kondisi iklim ekstrem bukan lagi pilihan, ini kewajiban kita untuk bersiap. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Karena itu TNI, pemerintah daerah, dan seluruh jajaran harus turun tangan. Ini perintah strategis untuk menjaga kedaulatan pangan,” terangnya.
Baca Juga
- RI Produsen Kopi Raksasa Dunia, Kementan Genjot Hilirisasi
- Kurangi Impor, Kementan Perluas Jagung Jadi Bahan Baku Industri Pangan
- Kementan Bakal Godok Regulasi untuk Stabilisasi Harga Cabai dan Tomat
Dia mengingatkan pengalaman krisis pangan global saat El Nino 2023–2024, ketika sejumlah negara membatasi ekspor beras. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia tidak boleh bergantung pada impor. Karena itu, perluasan areal tanam melalui pencetakan sawah baru menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat produksi dalam negeri.
Secara terperinci, percepatan tersebut mencakup sejumlah provinsi prioritas, mulai dari Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan (Merauke), Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua Barat Daya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Riau, dan Kalimantan Utara.
Amran menuturkan bahwa target penyelesaian kontrak cetak sawah hingga Maret 2026 harus menjadi prioritas bersama, dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 225.000 hektare pada 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 110.000 hektare masih dalam tahap penyelesaian dan kini menjadi prioritas percepatan.
Sementara itu, pada 2026 targetnya kembali dinaikkan menjadi 250.000 hektare untuk memperkuat fondasi produksi nasional secara berkelanjutan.
