REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) merilis Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) Nomor 46 pada Jumat (27/2/2026). Buku tersebut memberikan gambaran luas mengenai situasi perekonomian Indonesia di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi global.
“Dalam situasi perekonomian kita yang penuh tantangan, ini menjadi angin segar. Bukan hanya data-data faktual yang ditampilkan, tetapi juga membuat kita menjadi realistis karena ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi ke depan,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam acara Peluncuran Buku KSK, Jumat (27/2/2026).
- Bank Indonesia Sudah Gelontorkan Insentif, Kredit Masih Tumbuh Single Digit, Ada Apa?
- Maybank Syariah Cetak Laba Naik Dua Kali Lipat, Ini Penopangnya
- Pembiayaan Syariah Mahal atau Murah? Ini Penjelasannya
BI telah rutin meluncurkan Buku KSK sejak 2004. Tahun ini, Buku KSK merupakan edisi ke-46. Dengan adanya buku tersebut, masyarakat diharapkan mendapatkan gambaran terbaru mengenai kondisi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Tujuan peluncuran Buku KSK ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai potret dan insight kondisi sistem keuangan Indonesia, serta tentunya ekonomi kita,” ujarnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Destry menjelaskan, kondisi ekonomi global yang bergejolak dan dinamika tensi geopolitik yang terus bergulir menimbulkan ketidakpastian kebijakan global. Kondisi itu akan memengaruhi pergerakan ekonomi Indonesia. Untuk menghadapi tantangan tersebut, sinergi menjadi kata kunci.
“Namun, alhamdulillah dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, serta sinergi kementerian, lembaga, regulator, dan seluruh pelaku usaha, kita dapat melalui guncangan atau fluktuasi yang terjadi. Pada 2025, ekonomi kita tumbuh 5,11 persen, bahkan pada kuartal IV tumbuh 5,39 persen,” jelasnya.
Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut memberi gambaran dan arah yang jelas bahwa Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi ke depan. Destry menyebut, BI sebagai regulator moneter mengupayakan berbagai langkah untuk turut mendorong perekonomian yang lebih kuat, di antaranya melalui kebijakan makroprudensial.
“Bank Indonesia tidak hanya memiliki kebijakan moneter atau kebijakan sistem pembayaran, tetapi juga kebijakan makroprudensial yang belakangan ini sangat aktif digunakan secara optimal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Kebijakan penunjang lainnya yang dilakukan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pendalaman pasar keuangan serta kebijakan inklusi dan hijau. Ia menekankan, tugas BI meliputi dua hal, yakni pro-stability dan pro-growth.
“Kita bekerja bersama-sama, beriringan, dan searah untuk mempertahankan bukan hanya stabilitas ekonomi dan keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga, jika kita lihat, ketahanan sistem keuangan kita secara umum dan industri cukup sehat,” terangnya.
