REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Polpum Kemendagri) menyampaikan hasil monitoring isu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di ruang publik. Berdasarkan pemantauan media dan dinamika percakapan masyarakat, program tersebut menunjukkan dampak nyata terhadap ekonomi daerah dan lingkungan pendidikan.
Hasil monitoring Ditjen Polpum mencatat, percakapan terkait MBG berkembang dinamis, khususnya di media sosial. Sejumlah isu insidental sempat menjadi sorotan, namun pada saat yang sama muncul pula pemberitaan dan respons publik yang menyoroti manfaat program terhadap perputaran ekonomi lokal serta keterlibatan UMKM di daerah.
Baca Juga
Sultan HB X Respons Keluhan Menu MBG Ramadhan, SPPG Diminta Cantumkan Harga
Respons Gugatan MBG ke MK, Ini Penjelasan Banggar Soal Duduk Anggaran
Baznas: Dana Zakat tidak Sepeser pun untuk MBG
"Data implementasi di beberapa wilayah memperlihatkan dampak ekonomi yang signifikan. Di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, pelaksanaan MBG mendorong perputaran dana sekitar Rp 2,8 miliar per hari serta menyerap kurang lebih 5.400 tenaga kerja," tulis Ditjen Polpun di Jakarta dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).
"Sementara di Kabupaten Serang, Banten, UMKM lokal terlibat aktif dalam rantai pasok bahan pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa program turut berkontribusi dalam penguatan ekonomi masyarakat," ucap Ditjen Polpum.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Selain aspek ekonomi, monitoring juga mencatat respons positif dari lingkungan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan gizi siswa dinilai mendukung peningkatan fokus dan kesiapan belajar, sehingga proses pembelajaran berjalan lebih kondusif. Hal itu menjadi indikator, MBG memiliki dimensi strategis dalam mendukung kualitas sumber daya manusia.
Ditjen Polpum juga mencermati pelaksanaan MBG selama bulan Ramadan yang tetap berjalan dengan penyesuaian pola distribusi. Pendekatan tersebut menunjukkan adaptivitas kebijakan terhadap konteks sosial dan keagamaan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik.
