Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyoroti dugaan keterlibatan perusahaan kargo dalam praktik impor ilegal yang merugikan pelaku usaha kecil dan menengah.
“Biang onar ini diduga perusahaan kargo yang bermain dengan oknum di Bea Cukai. Jadi transaksinya itu diduga adalah perusahaan kargo,” kata Maman dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (27/2).
Kasus dugaan praktik tersebut sebelumnya terbukti lewat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap PT BC pada Februari 2026.
Perusahaan jasa pengiriman barang itu diduga rutin menyetor “jatah” Rp7 miliar per bulan kepada oknum Bea Cukai agar barang impor lolos tanpa pemeriksaan, termasuk barang palsu (KW) dan produk yang tidak memenuhi SNI.
Baca juga: Menteri UMKM ungkap adanya perbedaan data ekspor-impor RI-China
Baca juga: Menteri Maman: Permasalahan UMKM bukan pembiayaan, tetapi pasar
Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang tunai lebih dari Rp40 miliar dan emas 5,3 kilogram, serta menetapkan sejumlah pejabat Bea Cukai dan petinggi perusahaan sebagai tersangka.
“Transaksi yang dilakukan perusahaan kargo dengan oknum aparat terlihat jelas setiap hari. Kalau hanya satu perusahaan saja, rasanya tidak mungkin. Pasti lebih banyak, dan pintu masuknya bukan hanya di Tanjung Priok, tetapi juga di Semarang, Surabaya dan pelabuhan lain,” ujar Maman.
Ia menekankan bahwa akar persoalan UMKM di Indonesia bukan lagi soal akses pembiayaan, melainkan pasar domestik yang tidak sehat.
Ia menyebutkan kondisi pasar domestik saat ini sebagai “kotor”, karena dipenuhi barang impor murah, termasuk yang masuk secara ilegal.
Menurut dia, maraknya impor ilegal membuat seluruh upaya peningkatan kapasitas UMKM yang telah dilakukan pemerintah tidak berjalan optimal.
Dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pelatihan, maupun fasilitasi produksi dinilainya menjadi kurang efektif karena produk UMKM kesulitan bersaing di pasar yang sudah dibanjiri barang impor.
Ia juga mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara data ekspor China ke Indonesia dan impor Indonesia dari China, khususnya pada komoditas tekstil, pakaian jadi dan alas kaki.
Berdasarkan data UNTrade 2025 yang diolah Kementerian UMKM, nilai ekspor China tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan impor Indonesia.
Pada komoditas hijab (HS 6214) saja, misalnya, sejak 2013–2024 nilai ekspor China selalu lebih tinggi dibanding impor Indonesia.
Tahun 2024, ekspor hijab dan syal dari China tercatat sekitar 9 juta dolar AS, sementara impor Indonesia hanya 0,6 juta dolar AS.
Baca juga: Menteri UMKM: Presiden perintahkan sudahi praktik yang merugikan UMKM
Baca juga: Menteri UMKM sebut produk impor China “hantu yang menakutkan”
“Biang onar ini diduga perusahaan kargo yang bermain dengan oknum di Bea Cukai. Jadi transaksinya itu diduga adalah perusahaan kargo,” kata Maman dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (27/2).
Kasus dugaan praktik tersebut sebelumnya terbukti lewat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap PT BC pada Februari 2026.
Perusahaan jasa pengiriman barang itu diduga rutin menyetor “jatah” Rp7 miliar per bulan kepada oknum Bea Cukai agar barang impor lolos tanpa pemeriksaan, termasuk barang palsu (KW) dan produk yang tidak memenuhi SNI.
Baca juga: Menteri UMKM ungkap adanya perbedaan data ekspor-impor RI-China
Baca juga: Menteri Maman: Permasalahan UMKM bukan pembiayaan, tetapi pasar
Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang tunai lebih dari Rp40 miliar dan emas 5,3 kilogram, serta menetapkan sejumlah pejabat Bea Cukai dan petinggi perusahaan sebagai tersangka.
“Transaksi yang dilakukan perusahaan kargo dengan oknum aparat terlihat jelas setiap hari. Kalau hanya satu perusahaan saja, rasanya tidak mungkin. Pasti lebih banyak, dan pintu masuknya bukan hanya di Tanjung Priok, tetapi juga di Semarang, Surabaya dan pelabuhan lain,” ujar Maman.
Ia menekankan bahwa akar persoalan UMKM di Indonesia bukan lagi soal akses pembiayaan, melainkan pasar domestik yang tidak sehat.
Ia menyebutkan kondisi pasar domestik saat ini sebagai “kotor”, karena dipenuhi barang impor murah, termasuk yang masuk secara ilegal.
Menurut dia, maraknya impor ilegal membuat seluruh upaya peningkatan kapasitas UMKM yang telah dilakukan pemerintah tidak berjalan optimal.
Dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pelatihan, maupun fasilitasi produksi dinilainya menjadi kurang efektif karena produk UMKM kesulitan bersaing di pasar yang sudah dibanjiri barang impor.
Ia juga mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara data ekspor China ke Indonesia dan impor Indonesia dari China, khususnya pada komoditas tekstil, pakaian jadi dan alas kaki.
Berdasarkan data UNTrade 2025 yang diolah Kementerian UMKM, nilai ekspor China tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan impor Indonesia.
Pada komoditas hijab (HS 6214) saja, misalnya, sejak 2013–2024 nilai ekspor China selalu lebih tinggi dibanding impor Indonesia.
Tahun 2024, ekspor hijab dan syal dari China tercatat sekitar 9 juta dolar AS, sementara impor Indonesia hanya 0,6 juta dolar AS.
Baca juga: Menteri UMKM: Presiden perintahkan sudahi praktik yang merugikan UMKM
Baca juga: Menteri UMKM sebut produk impor China “hantu yang menakutkan”
