Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan terhadap jaringan kejahatan terorganisir lintas negara dengan menawarkan hadiah hingga US$10 juta atau sekitar Rp167,8 miliar bagi siapa pun yang memberikan informasi kredibel terkait keberadaan dan penangkapan pimpinan Kartel Sinaloa. Pengumuman tersebut disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, dalam keterangan resmi pada Kamis, 26 Februari.
Melalui Biro Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum Internasional, pemerintah AS mengaktifkan Program Hadiah Narkotika (Narcotics Rewards Program/NRP) yang menawarkan imbalan hingga US$5 juta untuk masing-masing target. Dua sosok yang diburu adalah René Arzate-García alias “La Rana” dan Alfonso Arzate-García alias “Aquiles”, yang disebut sebagai pengendali faksi Tijuana dari Kartel Sinaloa.
Dalam pernyataannya, Pigott menjelaskan bahwa hadiah tersebut diberikan untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan/atau pemidanaan kedua tersangka, baik di wilayah Amerika Serikat maupun di negara lain. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Washington untuk mempersempit ruang gerak organisasi kriminal yang diduga kuat terlibat dalam perdagangan narkotika internasional.
Menurut otoritas AS, René dan Alfonso Arzate-García telah memimpin faksi Tijuana selama kurang lebih 15 tahun. Faksi tersebut disebut berperan penting dalam pengiriman narkoba lintas perbatasan, khususnya ke wilayah California. Pada 2023, pemerintah AS secara resmi menjatuhkan sanksi terhadap keduanya atas dugaan keterlibatan dalam jaringan perdagangan narkoba global.
Selain sanksi finansial, Departemen Kehakiman AS juga mendakwa René Arzate-García dengan sejumlah tuduhan serius, termasuk narkoterorisme, menjalankan usaha kriminal berkelanjutan, memberikan dukungan material kepada organisasi teroris asing, konspirasi perdagangan narkoba internasional, serta pencucian uang. Dakwaan ini mencerminkan pendekatan yang semakin keras terhadap kelompok kartel yang dianggap mengancam keamanan nasional.
Program Hadiah Narkotika yang diaktifkan dalam kasus ini telah lama menjadi instrumen kebijakan luar negeri AS untuk memburu pelaku kejahatan narkotika skala besar. Sejak diluncurkan pada 1986, program tersebut diklaim telah membantu penangkapan dan pemidanaan puluhan bandar besar di berbagai belahan dunia. Penawaran imbalan finansial dinilai efektif mendorong partisipasi publik dalam memberikan informasi yang sebelumnya sulit diperoleh aparat penegak hukum.
Langkah terbaru ini juga dikoordinasikan dengan Divisi San Diego dari Drug Enforcement Administration (DEA) serta Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan California. Wilayah tersebut memang menjadi salah satu titik utama perlintasan narkotika dari Meksiko ke Amerika Serikat, terutama melalui jalur darat dan laut.
Kebijakan agresif terhadap kartel semakin menguat setelah Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Februari 2025 mengumumkan penetapan delapan kartel sebagai Organisasi Teroris Asing (Foreign Terrorist Organizations/FTO). Di antara kelompok yang masuk daftar tersebut adalah Kartel Sinaloa, MS-13, dan Tren de Aragua. Penetapan ini memberi kewenangan hukum lebih luas kepada pemerintah AS untuk membekukan aset, membatasi perjalanan, serta menjerat pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada kelompok tersebut.
Pengamat keamanan internasional menilai bahwa klasifikasi kartel sebagai organisasi teroris menunjukkan pergeseran pendekatan Washington dalam memerangi kejahatan narkotika. Jika sebelumnya lebih berfokus pada penindakan pidana, kini pemerintah AS memperlakukan kartel sebagai ancaman strategis yang berdampak pada stabilitas regional dan keselamatan warga sipil.
Data otoritas kesehatan AS menunjukkan bahwa krisis overdosis, khususnya akibat fentanyl dan opioid sintetis lainnya, masih menjadi masalah serius. Banyak pejabat AS menuding jaringan kartel Meksiko sebagai pemasok utama bahan-bahan terlarang tersebut ke pasar Amerika Utara. Oleh karena itu, perburuan terhadap pimpinan kartel dinilai sebagai langkah penting untuk memutus rantai distribusi.
Di sisi lain, sejumlah analis hubungan internasional mengingatkan bahwa upaya penegakan hukum lintas negara membutuhkan kerja sama erat dengan pemerintah Meksiko. Tanpa koordinasi bilateral yang kuat, operasi penangkapan di wilayah perbatasan dapat memicu ketegangan diplomatik. Namun hingga kini, Washington menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan otoritas Meksiko dalam memburu pelaku kejahatan terorganisir.
Penawaran hadiah hingga Rp167,8 miliar tersebut menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah AS berharap insentif finansial itu mampu mendorong individu atau pihak yang memiliki informasi akurat untuk bekerja sama dengan aparat. Informasi yang diberikan akan dirahasiakan, dan proses evaluasi dilakukan secara ketat sebelum pemberian imbalan.
Bagi publik internasional, pengumuman ini kembali menyoroti besarnya pengaruh Kartel Sinaloa dalam peta kejahatan narkotika global. Organisasi tersebut telah lama dikenal sebagai salah satu kartel paling kuat dan terstruktur di Meksiko, dengan jaringan distribusi yang menjangkau berbagai negara.
Dengan pendekatan yang menggabungkan sanksi ekonomi, dakwaan pidana, serta insentif finansial melalui program hadiah, Amerika Serikat berharap dapat mempercepat proses penangkapan pimpinan kartel yang masih buron. Pemerintah AS menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk melindungi masyarakat dari dampak perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir lintas negara.
