Penyaluran kredit perbankan nasional pada 2025 tercatat mencapai Rp8.149 triliun. Namun, porsi untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di luar skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih berada di bawah target pemerintah.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut kredit yang mengalir ke UMKM baru sebesar Rp1.580 triliun. Angka tersebut setara 19,4 persen dari total alokasi kredit nasional tahun ini.
Baca Juga: Maman Sebut Pasar Indonesia 'Becek' Barang Impor Bikin UMKM Sulit Naik Kelas
Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan porsi kredit UMKM sebesar 25 persen. Jika dikonversi, target itu bernilai sekitar Rp2.100 triliun.
“Realisasi baru 19,4 persen, artinya masih ada sekitar 6 persen yang belum mampu kita penuhi,” ujar dia dalam diskusi Forum Wartawan UMKM di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Di sisi lain, sebagian besar kredit perbankan justru terserap oleh kelompok korporasi besar. Sekitar Rp6.569 triliun atau 80,6 persen dari total kredit nasional disebut mengalir ke sekitar 50 perusahaan besar.
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap penyaluran kredit di luar KUR. Maman menekankan pembiayaan harus lebih diarahkan untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah.
KUR tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong akses pembiayaan UMKM. Pada 2026, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp295 triliun dengan tambahan 1,37 juta debitur baru.
Realisasi KUR sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp270 triliun. Total debitur mencapai 4,58 juta, terdiri dari 2,75 juta debitur baru dan 1,54 juta debitur graduasi.
Penyaluran KUR ke sektor produktif pada 2025 mencapai Rp163,9 triliun. Angka ini menunjukkan fokus pemerintah untuk mengarahkan pembiayaan ke kegiatan usaha yang menghasilkan nilai tambah.
Meski demikian, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses pembiayaan. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menilai penyaluran KUR belum sepenuhnya sesuai harapan.
Menurut Edy, hambatan administratif menjadi salah satu faktor utama lambatnya serapan kredit. Persyaratan agunan dinilai masih menjadi kendala di lapangan.
“Ketika administrasi dan laporan keuangan sudah beres, tetapi kemudian ditanya sertifikatnya (agunan). Jadi sudah lah, bahasanya peraturan pemerintah 100 juta tanpa jaminan, tapi di lapangan tetap ditanya agunan,” ujar Edy.
Ia menilai implementasi kebijakan belum sepenuhnya sejalan dengan regulasi yang berlaku.
Edy juga menyoroti peran perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Ia menilai kemudahan akses pembiayaan perlu lebih diutamakan dibanding sekadar menawarkan bunga rendah.
Baca Juga: Maman Sebut Pasar Indonesia 'Becek' Barang Impor Bikin UMKM Sulit Naik Kelas
Pemerintah menyatakan evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan distribusi kredit lebih inklusif. Upaya ini diharapkan dapat mendorong kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih merata.
