Pemerintahan Presiden AS Donald Trump kini menghadapi 2 ribu gugatan refund atau pengembalian dana pasca Mahkamah Agung membatalkan tarif global. Mahkamah Agung AS membatalkan tarif global karena Trump dinilai melampaui kewenangannya sebagai presiden.
Dikutip dari Bloomberg, Sabtu (28/2), ada lebih dari 100 perusahaan yang mengajukan gugatan baru. Perusahaan publik dan merek-merek terkenal yang menuntut supaya pemerintahan Trump melakukan refund di antaranya FedEx Corp yang telah mengajukan gugatan pada Senin (23/2), diikuti Dyson Inc., Dollar General Corp., Baushch & Lomb Inc., Brooks Brothers, dan Sol de Janeiro USA Inc.
Unit dari raksasa kosmetik L'Oreal SA dan perusahaan sepatu seperti On Holding AG dan Skechers USA Inc. juga mengajukan gugatan untuk mendapat refund atas biaya yang telah dibayar atas impor.
Trump telah mengisyaratkan pemerintahannya akan menentang refund, atau setidaknya akan membuat prosesnya rumit bagi para importir yang telah membayar lebih dari USD 170 miliar dalam bentuk tarif dalam 10 bulan terakhir.
"Saya kira ini harus melalui proses ligitasi," katanya setelah putusan Mahkamah Agung AS.
Berdasarkan analisis Bloomberg, total gugatan telah mencapai lebih dari 2 ribu. Ini jadi beban kasus yang berat bagi pengadilan perdagangan dan hanya mewakili sebagian kecil dari ratusan ribu importir yang membayar tarif yang dibatalkan oleh hakim.
FedEx dalam pernyataannya mengatakan telah mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak perusahaan sebagai importir resmi untuk meminta pengembalian bea masuk pasca putusan Mahkamah Agung AS.
"Jika pengembalian dana diberikan kepada FedEx, kami akan memberikan pengembalian dana kepada pengirim dan konsumen yang awalnya menanggung biaya tersebut," kata FedEx.
Perwakilan dari perusahaan lain menolak untuk berkomentar atau tidak merespons permintaan untuk berkomentar. Juru bicara Kementerian Kehakiman dan Gedung Putih juga tidak merespons permintaan komentar.
Sebagian besar perusahaan yang menggugat adalah bisnis kecil. Meski banyak perusahaan publik besar yang dapat menggeser rantai pasokan, bernegosiasi dengan vendor dan pabrik, atau sekadar menyerap dampak tarif, usaha kecil tidak selalu memiliki fleksibilitas atau pengaruh yang sama.
Namun, masuknya perusahaan besar yang terdaftar di bursa saham seperti FedEx menciptakan momentum tambahan bagi perusahaan lain untuk mengajukan gugatan.
Pengacara perdagangan yang mewakili penggugat dalam kasus pengembalian dana, Jason Kenner, mengatakan ketika para bos usaha kecil melihat gugatan dari perusahaan besar yang memiliki pengacara internal atau koneksi di Washington, mereka akan berpikir bahwa perusahaan besar mengetahui sesuatu yang mereka tidak ketahui.
Pengacara lainnya, David Craven, mengatakan ada keamanan politik dalam jumlah. Ia mengatakan keterlibatan perusahaan besar seperti FedEx dan Costco akan mengurangi ketakutan pembalasan dari Gedung Putih.
Meski demikian, sejumlah perusahaan mungkin menunggu untuk mengajukan gugatan hingga fase selanjutnya dari proses hukum jelas. Tak hanya itu, tidak ada yang mengharapkan penyelesaian yang cepat.
"Ini bukan uang yang dapat diandalkan dalam jangka pendek," kata wakil presiden eksekutif di America Apparel & Footwear Association, Nate Herman.
Pengadilan perdagangan secara otomatis menangguhkan kasus tarif hingga tindakan Mahkamah Agung selesai. Biasanya dibutuhkan lebih dari sebulan bagi pengadilan tinggi untuk secara resmi menutup kasus, tapi perusahaan-perusahaan telah mendesak pengadilan yang lebih rendah untuk mengambil tindakan membuka kembali prosesnya supaya mereka dapat menggugat pengembalian dana sesegera mungkin.
Pengacara yang terlibat dalam kasus ini telah menyoroti pernyataan sebelumnya dari Kementerian Kehakiman yang meyakinkan setidaknya beberapa importir akan dibayar kembali -- dengan bunga -- jika mereka menang di pengadilan, dan pemerintah akan memberikan konsensi tentang kewenangan pengadilan perdagangan untuk memerintahkan pengembalian dana.
Pengadilan perdagangan memiliki pengalaman pengawasi proses pengembalian dana, meski skalanya tidak sebesar ini. Setelah Mahkamah Agung membatalkan pajak pemeliharaan pelabuhan atas ekspor pada 1998, pengadilan menangani beberapa ribu klaim pengembalian dana.
Perdebatan pengembalian dana antara importir dan pemerintah dapat memicu perselisihan hukum lain, seperti perselisihan antara importir dan pengecer atau perusahaan lain yang sepakat untuk menanggung sebagian biaya tarif.
