REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pernyataan Ketua BEM UGM, Tio, yang meminta pencopotan Kapolri menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Rampai Nusantara yang akrab disapa Semar menegaskan bahwa gerakan mahasiswa sejatinya adalah gerakan moral yang harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik kekuasaan.
“Mahasiswa memang harus kritis. Sejarah membuktikan gerakan mahasiswa adalah gerakan moral, moral force, yang mengawal nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Kritik itu perlu untuk kemajuan bangsa, agar kita terus memperbaiki diri,” ujar Semar dalam keterangannya.
Namun demikian, Semar menilai bahwa ketika tuntutan sudah masuk pada isu pencopotan elite negara seperti Kapolri, maka substansi gerakan patut dipertanyakan.
“Ketika Ketua BEM UGM mulai menyerukan copot Kapolri, ini bukan lagi sekadar gerakan moral. Ini sudah masuk pada wilayah politik yang sangat sarat kepentingan. Isu pergantian Kapolri adalah isu elitis, bukan isu kerakyatan ,” tegasnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Ia juga menyoroti fakta bahwa tidak lama setelah pernyataan tersebut muncul, sejumlah partai politik yang saat ini berada di luar kekuasaan langsung memberikan respons dan dukungan.
“Publik bisa melihat sendiri siapa yang cepat merespons dan mendukung. Kita tahu, ada kelompok politik tertentu yang sudah cukup lama mendorong isu pergantian Kapolri. Ketika gerakan mahasiswa masuk ke wilayah politik, maka sangat terbuka ruang untuk ditunggangi kepentingan,” lanjut Semar yang juga aktivis 98.
Menurutnya, gerakan moral hanya boleh ditunggangi oleh kepentingan rakyat, bukan oleh kepentingan kelompok kekuasaan.
“Kalau ini murni gerakan moral, maka orientasinya pasti soal nilai-nilai dan kepentingan rakyat. Tapi kalau sudah bicara copot elite tertentu, kita patut bertanya jangan-jangan ada agenda politik yang sedang dimainkan. Jangan sampai mahasiswa dijadikan alat oleh kelompok kepentingan kekuasaan,” katanya.
Semar mengingatkan seluruh elemen mahasiswa agar tetap menjaga independensi dan integritas gerakan.
“Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang kritis, tapi juga independen dan bertanggung jawab. Jangan sampai marwah gerakan moral tercoreng karena terseret arus politik praktis yang bisa kita lihat sekarang ini jelas sekali Ketua BEM UGM sudah berpolitik praktis,” pungkasnya.
