JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ghozi Zulazmi, menilai kehidupan di Jakarta masih membutuhkan banyak pembenahan sehingga layak disebut “red flag” atau tidak direkomendasikan dalam sejumlah aspek.
Pernyataan itu disampaikan Ghozi dalam acara “Touchbase amé DPRD: Rempug Longok Dapur Kebijakan Kité” yang digelar komunitas Bijak Memantau di Kopikina Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2026).
"Saya tadi memberikan red flag, bukan berarti enggak bersyukur ya, tapi red flag ini sebagai bahan kontemplasi dan evaluasi sebagaimana fungsi saya sebagai DPRD bahwa banyak faktor yang harus kita dorong," ujar Ghozi kepada wartawan.
Baca juga: Viral Video Sekelompok Pria Masuk Hutan Kota Cawang Setiap Malam, Pemkot Tutup Dua Akses
Soroti Infrastruktur hingga Jalan BerlubangGhozi menilai salah satu persoalan mendasar yang perlu dibenahi adalah infrastruktur, termasuk masih banyaknya jalan berlubang yang belum tertangani secara tuntas.
Menurut dia, penyelesaian masalah tersebut harus dibarengi dengan kesigapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespons laporan dan keluhan warga.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan ruang terbuka hijau (RTH). Menurutnya, RTH tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga untuk menekan polusi udara.
"RTH menjadi satu hal yang harus diperhatikan, 5 persen yang kita dorong ya, target kita 30 persen jadi masih jauh sekali," ujar Ghozi.
"Sehingga bukan hanya banjir yang tadi didiskusikan, tapi polusi udara harus kita segerakan, lalu pengelolaan sampah di Cakung, di Rorotan ini menjadi sorotan sekali ke depannya," tambahnya.
Baca juga: Lima Menit Satu Gambar, Anak Pemulung Agista Jual Lukisan Rp 5.000 untuk Beli Beras
Layanan Gratis Harus Diiringi KualitasSelain infrastruktur dan lingkungan, Ghozi menilai fasilitas pendidikan serta kesehatan juga perlu ditingkatkan.
Ia menekankan bahwa layanan gratis merupakan hak dasar warga, namun kualitas layanan yang prima harus menjadi prioritas agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, perubahan harus digencarkan melalui pengawasan dan monitoring yang lebih ketat tanpa menunggu keluhan warga.
"Makanya saya pikir yang harus kita perhatikan agar red flag itu sebagai monitoring dan evaluasi kita agar kehidupan di Jakarta ini kebijakannya bisa lebih baik lagi," ujarnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
