Pantau - Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah memantau ketat kondisi jamaah umrah Indonesia di Arab Saudi menyusul eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju negara tersebut.
Berita ini dimuat pada Minggu, 1 Maret 2026 pukul 05:31 WIB dengan waktu baca 2 menit dari Jakarta.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI Puji Raharjo menyatakan pihaknya terus memonitor perkembangan situasi secara cermat.
Ia menyampaikan, "Kami mengimbau kepada seluruh jamaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PPIU masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,".
Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus SISKOPATUH, tercatat sekitar 58.873 peserta umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi.
Pemerintah memastikan jamaah dalam kondisi terpantau melalui koordinasi intensif dengan perwakilan RI dan otoritas setempat.
Dampak Penerbangan dan Koordinasi Lintas InstansiEskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah turut mempengaruhi operasional sejumlah maskapai penerbangan yang melakukan perubahan rute maupun penundaan jadwal sebagai langkah antisipatif.
Kondisi tersebut berdampak pada jadwal keberangkatan dan kepulangan jamaah umrah Indonesia baik yang berada di Arab Saudi maupun yang masih di tanah air.
Puji meminta seluruh PPIU menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji, KJRI Jeddah, dan KBRI Riyadh.
Ia menyatakan, "Kemenhaj terus berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, untuk memastikan keamanan dan keselamatan jamaah umrah Indonesia tetap menjadi prioritas utama,".
Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada jamaah dengan setiap penyesuaian kebijakan mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
Kementerian Haji dan Umrah juga mengimbau keluarga jamaah di tanah air agar tetap tenang dan memastikan komunikasi dilakukan melalui PPIU masing-masing untuk memperoleh informasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
