jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (28/2) tentang data gaji guru PPPK paruh waktu siap disodorkan kepada MK, ada dua opsi penyelesaian soal status PPPK, hingga Kemenlu keluarkan peringatan soal perang Iran-Israel. Simak selengkapnya!
1. Inilah Data Gaji Guru PPPK Paruh Waktu di Sejumlah Daerah, Siap Disodorkan ke MK
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Dugaan Penyimpangan Muncul, Banyak Saksi dari PPPK untuk Gugatan MBG, Seskab Teddy Menanggapi
Di bawah ini data mengenai besaran gaji guru PPPK Paruh Waktu yang akan dijadikan salah satu bukti pada persidangan uji materi Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang mengatur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk anggaran pendidikan.
Permohonan uji materi diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dan Reza Sudrajat, yang seorang guru honorer Karawang dan anggota P2G.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: 5 Poin Penting Penjelasan MenPANRB, Seluruh PNS, PPPK & P3K PW Perlu Tahu, Ada soal Gaji
Sidang perdana di MK sudah dilaksanakan pada 25 Februari 2026.
Baca Selengkapnya di Bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Gaji Guru PPPK Paruh Waktu di Bawah Honorer, Ada Modus Konflik Kepentingan, Begini Respons Budi
Inilah Data Gaji Guru PPPK Paruh Waktu di Sejumlah Daerah, Siap Disodorkan ke MK
2. Aliansi Merah Putih Usulkan Dua Opsi Penyelesaian Status PPPK, Pemerintah Pilih Mana ya?
Aliansi Merah Putih (AMP) mengusulkan dua opsi penyelesaian status PPPK. Pemerintah pilih yang manakah?
Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdilah mengatakan, meskipun UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengatur secara eksplisit alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyelesaian status ASN PPPK tetap memiliki dua jalur realistis.
Pertama, alih status ke PNS melalui kebijakan khusus atau, kedua, menetapkan kontrak kerja PPPK sampai batas usia pensiun (BUP).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Aliansi Merah Putih Usulkan Dua Opsi Penyelesaian Status PPPK, Pemerintah Pilih Mana ya?
3. Data Gaji Guru PPPK Paruh Waktu, Ketahuan di Daerah Mana Paling Mengenaskan
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) gencar mengeritik kebijakan pemerintah terkait penggunaan sebagian anggaran pendidikan di APBN 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Organisasi profesi guru ini bersama Reza Sudrajat, guru honorer dan anggota P2G Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini, bahkan mengajukan uji materil UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 khususnya Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3) di Mahkamah Konstitusi (MK). Proses persidangannya pun sudah berjalan.
Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriwan Salim mengatakan, para guru, tenaga kependidikan (tendik), dan dosen mengalami kerugian konstitusional dengan pengambilan anggaran MBG dari APBN sebagai mandatory spending, yang diperkuat dalam Perpres Nomor 118 Tahun 2025.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Data Gaji Guru PPPK Paruh Waktu, Ketahuan di Daerah Mana Paling Mengenaskan
4. Ssst, Isu Mobil Dinas Mewah Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Menarik Perhatian KPK
Isu seputar pengadaan mobil dinas mewah untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud senilai Rp 8,5 miliar yang ramai diperbincangkan publik, juga menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu memang cukup ramai di media sosial, dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/2).
Budi mengatakan KPK mengingatkan Rudy Mas'ud agar dalam menggunakan uang untuk belanja daerah harus berdasarkan perencanaan yang matang, dan sesuai dengan kebutuhan.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Ssst, Isu Mobil Dinas Mewah Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Menarik Perhatian KPK
5. AS-Israel Serang Iran, Kemlu RI Keluarkan Peringatan Darurat bagi WNI di Tehran
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI merespons situasi keamanan di Iran pasca-serangan udara bersenjata yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu (28/2).
Pemerintah mengimbau seluruh WNI di Iran untuk meningkatkan kewaspadaan dan tetap menjalin komunikasi dengan KBRI Tehran.
Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan KBRI Tehran memfokuskan komunikasi intensif dengan WNI di Iran.
Baca Selengkapnya di Bawah:
AS-Israel Serang Iran, Kemlu RI Keluarkan Peringatan Darurat bagi WNI di Tehran
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Honorer TMS Mulai Dialihkan ke Outsourcing, PPPK Sebut Ada Diskriminasi, Kepala BKN Menjawab Begini
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
