Tes kemampuan akademik kembali menjadi sorotan publik setelah hasil pelaksanaan jenjang SMA/SMK 2025 menunjukkan capaian yang rendah pada sejumlah mata pelajaran inti.
Di tengah diskusi itu muncul kekhawatiran lama: apakah hasil tes kemampuan akademik (TKA) akan dipakai untuk menilai kinerja guru atau bahkan memeringkat sekolah? Pemerintah menegaskan tidak. TKA bukan ujian kelulusan, tidak wajib, dan tidak dirancang sebagai alat menghukum.
Dalam berbagai kesempatan, pejabat Kemendikdasmen menekankan bahwa TKA adalah instrumen pemetaan capaian belajar murid untuk memperbaiki mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Hasilnya dimaksudkan sebagai bahan refleksi bersama, bukan bahan stigmatisasi. Di sinilah pentingnya menempatkan TKA secara proporsional dalam sistem evaluasi pendidikan nasional.
1. Apa itu tes kemampuan akademik (TKA) dan apa bedanya dengan ujian nasional (UN)?
2. Mata pelajaran apa saja yang diujikan dalam TKA dan seperti apa karakter soalnya?
3. Untuk apa sebenarnya hasil TKA dimanfaatkan oleh sekolah dan pemerintah?
4. Mengapa hasil TKA tidak tepat dijadikan alat menilai kinerja guru atau memeringkat sekolah?
5. Bagaimana posisi TKA dalam pemetaan mutu pendidikan dan apa hubungannya dengan asesmen nasional (AN)?
6. Apakah TKA mendorong antusiasme belajar siswa atau justru berpotensi menambah tekanan, dan bagaimana menjaganya tetap proporsional?
TKA adalah asesmen yang dirancang untuk memetakan kemampuan akademik murid secara obyektif dan terstandar. TKA bukan ujian kelulusan dan tidak wajib diikuti. Pemerintah menegaskan bahwa TKA dimaksudkan untuk menyediakan data obyektif dan komprehensif mengenai capaian belajar murid sebagai dasar perbaikan pembelajaran dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Berbeda dengan ujian nasional (UN) yang dahulu menjadi penentu kelulusan dan bersifat wajib, TKA tidak menentukan lulus atau tidaknya siswa. TKA juga tidak dirancang sebagai alat kompetisi massal yang menekan sekolah untuk mengejar angka. (Kompas.id, 6 Januari 2026; 20 November 2025)
TKA memiliki tiga fungsi, yaitu memotret capaian (assessment of learning), menjadi dasar perbaikan pembelajaran (assessment for learning), serta bagian dari sistem penilaian komprehensif (assessment as learning). Dengan kerangka ini, TKA ditempatkan sebagai alat refleksi, bukan alat seleksi yang menghukum.
Pada jenjang SD dan SMP, mata pelajaran wajib dalam TKA mencakup Matematika dan Bahasa Indonesia. Pada Bahasa Indonesia, fokusnya pada keterampilan membaca—baik teks informasi maupun fiksi—dengan pengukuran kemampuan mengidentifikasi informasi tersurat dan tersirat, menilai gagasan, serta merefleksikan isi teks.
Untuk Matematika, TKA mengukur pemahaman fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, serta kemampuan menerapkan pengetahuan matematika untuk menyelesaikan masalah kontekstual, merujuk pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka.
Bentuk soal tidak hanya pilihan ganda sederhana, tetapi juga pilihan ganda kompleks model multiple choice multiple answers (MCMA) dan model kategori. Soal dirancang menuntut penalaran dan integrasi konsep, bukan sekadar hafalan. (Kompas.id, 6 Januari 2026; 19 Januari 2026)
Pemerintah menegaskan bahwa hasil TKA digunakan sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Nunuk Suryani menyebut TKA sebagai upaya membangun budaya refleksi, bukan budaya saling menyalahkan. (Kompas.id, 27 Februari 2026)
Data menjadi bahan evaluasi kebijakan dan peningkatan kualitas pembelajaran ke depan.
Hasil TKA dapat dimanfaatkan satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk memperbaiki proses pembelajaran serta merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan murid. Data ini menjadi dasar penguatan literasi dan numerasi secara lebih terarah.
Dalam konteks TKA SMA/SMK 2025, pemerintah menyebut data tersebut sebagai ”cermin bersama” untuk memahami kebutuhan nyata pembelajaran di kelas. Data menjadi bahan evaluasi kebijakan dan peningkatan kualitas pembelajaran ke depan.
Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa hasil TKA tidak dimaksudkan untuk memberi label, memeringkat sekolah, atau membandingkan daerah dengan makna sempit. TKA berfungsi sebagai cermin bersama untuk memahami kebutuhan pembelajaran, bukan sebagai alat kompetisi antarsekolah. (Kompas.id, 22 Desember 2025; 27 Februari 2026)
Hasil belajar murid tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas pengajaran di sekolah, tetapi juga oleh lingkungan, dukungan keluarga, serta kesinambungan antarjenjang pembelajaran. Karena itu, menyederhanakan skor TKA sebagai ukuran kinerja guru atau mutu sekolah berisiko mengabaikan faktor struktural yang kompleks.
Data capaian TKA SMA/SMK 2025 menunjukkan persoalan bersifat sistemis dan lintas jenis sekolah. Misalnya, rata-rata nilai Matematika 36,1; Bahasa Inggris 24,93; dan Bahasa Indonesia 55,38 (Kompas.id, 22 Desember 2025). Perbedaan capaian negeri–swasta pun tidak signifikan, mengindikasikan masalah bukan pada sekolah tertentu, melainkan pada sistem pembelajaran secara lebih luas. (Kompas.id, 3 Januari 2026)
Karena itu, menjadikan TKA sebagai alat penilaian guru atau pemeringkatan sekolah justru berpotensi menggeser fungsinya dari refleksi sistemis menjadi stigmatisasi.
TKA dan asesmen nasional (AN) memiliki tujuan berbeda. TKA mengevaluasi capaian belajar individu, sementara AN mengevaluasi layanan pendidikan di sekolah melalui pengukuran literasi, numerasi, survei karakter, dan lingkungan belajar.
Mulai 2026, pelaksanaan TKA dan AN akan diintegrasikan secara teknis pada jenjang SD dan SMP untuk efisiensi waktu dan sumber daya, tanpa mengubah fungsi masing-masing. Dengan demikian, keduanya tetap memiliki peran berbeda dalam ekosistem evaluasi pendidikan.
TKA juga disebut sebagai bagian dari assessment for learning—asesmen untuk pembelajaran. Artinya, ia menjadi alat diagnosis yang mendukung perbaikan mutu pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan. (Kompas.id, 24 Januari 2026; 6 Januari 2026)
Sejumlah laporan menunjukkan TKA dapat mendorong antusiasme belajar. Artikel opini di Kompas.id mencatat meningkatnya intensitas belajar siswa menjelang TKA, bahkan suasana perpustakaan menjadi lebih hidup.
Namun, ada pula catatan kritis terkait potensi tekanan. Soal yang menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) dan pembelajaran mendalam yang belum merata dapat membuat sebagian siswa kesulitan.
Karena itu, pemerintah mendorong agar TKA dijalankan dengan prinsip integritas, obyektivitas, dan akuntabilitas, serta didukung pendampingan guru yang sehat secara pedagogis dan emosional. Guru diminta menjadi pendamping belajar yang menjaga suasana tetap proporsional menjelang TKA. (Kompas.id, 19 Januari 2026; 27 Februari 2026)
Dengan penempatan yang tepat, TKA dapat menjadi momentum membangun budaya jujur, tangguh, dan bertanggung jawab, bukan sumber tekanan berlebihan.
