Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Rencana pengiriman 8.000 pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza memunculkan polemik. Sejumlah pihak menuding langkah tersebut sebagai bentuk pendudukan di Rafah, Palestina.
Pernyataan itu antara lain disampaikan peneliti senior Imparsial sekaligus Ketua Centra Initiative, Al Araf, dalam diskusi bertajuk "Bahaya di Balik Perjanjian Dagang USA-Indonesia dan Board of Peace: Imperialisme Gaya Baru?", Rabu, 25 Februari 2026.
Ia mempertanyakan kejelasan mandat misi tersebut dan menilai pengiriman pasukan berpotensi memperpanjang situasi yang sudah ada. Namun, narasi yang menyebut Indonesia akan melakukan pendudukan dinilai tidak berdasar.
Berdasarkan klarifikasi yang disampaikan akun Cek Fakta RI @cekfakta.ri, tugas pasukan Indonesia bukan untuk berperang, melainkan menjalankan mandat kemanusiaan serta menjaga stabilitas sesuai hukum internasional.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan 8.000 personel tersebut akan bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian di Gaza, Palestina.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), Kamis, 19 Februari 2026, di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut juga dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pemimpin negara lainnya.
Menurut pemerintah, keterlibatan Indonesia difokuskan pada stabilisasi lingkungan sipil pascakonflik, bukan pada operasi tempur.
Kemudian, Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan bahwa otoritas Palestina telah mengetahui rencana partisipasi Indonesia dalam ISF. Hal itu disampaikan dalam forum BoP yang turut dihadiri Ketua National Committee for Administration of Gaza (NCAG), Ali Shaath.
Sugiono menyatakan Palestina memahami mandat ISF selama bertugas di Gaza. Indonesia, tegasnya, tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata maupun operasi militer ofensif.
Ia menambahkan misi tersebut selaras dengan kebutuhan Palestina. Dalam forum BoP, pihak Palestina disebut menyampaikan pentingnya situasi aman dan stabil sebagai prasyarat pemulihan dan proses perdamaian di Gaza.
Langkah awal dari rencana komprehensif itu adalah gencatan senjata. Setelah itu, situasi keamanan dan stabilitas sipil diperkuat sebelum masuk ke tahapan pemulihan berikutnya.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ISF bertujuan mendukung stabilitas dan kemanusiaan, bukan untuk melakukan pendudukan wilayah Palestina.
Editor: Redaksi TVRINews
