Jakarta, VIVA – Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Dino Patti Djalal menilai keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik Israel-Amerika Serikat (AS) dengan Iran tidak realistis.
Hal tersebut diungkap Dino melalui akun media sosial instagram resminya pada Minggu, 1 Maret 2025.
Ini tidak realistis dan tidak mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai fakta ini," ujar Dino.
- Instagram.com/sekretariat.kabinet
Ia menjelaskan bahwa ada empat faktor utama yang menjadi dasar penilaiannya terhadap keinginan Prabowo.
Pertama, Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki keegoisan tinggi. Sehingga, kata dia, Amerika Serikat belum tentu menerima mediasi pihak ketiga saat melancarkan serangan militer.
"Ego Amerika terlalu tinggi. Saya meyakini Presiden Trump tidak ingin Indonesia ikut campur karena saat ini fokus utamanya adalah menumbangkan pemerintah Iran," kata dia.
Kemudian, ia juga menyoroti adanya dugaan di Washington DC bahwa agresi militer ini digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal Epstein Files yang menyeret nama Donald Trump.
Faktor kedua berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia-Iran. Dino menilai kedekatan antara kedua negara dalam 15 bulan terakhir masih minim.
Prabowo tercatat belum pernah menemui Presiden Iran maupun mengunjungi negara tersebut, meskipun sempat ada undangan resmi.
"Menlu Sugiono juga belum melakukan kunjungan bilateral ke Teheran. Dengan kata lain, belum ada landasan kepercayaan (trust) yang cukup kuat dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia saat ini," ucapnya.
Faktor ketiga, Dino menambahkan kemungkinan adanya kendala teknis dan diplomatik terkait proses mediasi. Ia yakin Donald Trump maupun Menlu AS, Marco Rubio, tidak mungkin bersedia berkunjung ke Teheran untuk berunding.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki hambatan terbesar yaitu keharusan berkomunikasi dengan Israel. Jika mediasi terjadi, kata dia, Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai aktor utama serangan.
- [AP Photo]
"Secara politik, diplomatik, maupun logistik, hal ini sangat tidak mungkin terjadi bagi Indonesia," tegasnya.
Dino memperingatkan bahwa memaksakan peran sebagai penengah dalam situasi ini justru dapat merugikan posisi Presiden di dalam negeri.
