Jakarta, VIVA – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang berkeinginan menjadi fasilitator konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.
Ia mengingatkan bahwa langkah diplomasi tersebut tidak cukup hanya berbekal semangat politik luar negeri bebas aktif. Hasanuddin menilai niat Presiden selaras dengan amanat konstitusi, tetapi realitas geopolitik saat ini tak bisa diabaikan.
“Niat Presiden menjadi fasilitator konflik ke Teheran sudah sesuai dengan prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi. Akan tetapi, niatan tersebut juga membutuhkan kalkulasi yang matang,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 1 Maret 2026.
- Instagram.com/sekretariat.kabinet
Hasanuddin membeberkan tiga pertimbangan utama, pertama soal penerimaan dari pihak yang berkonflik, khususnya Iran. Ia menyinggung posisi Indonesia yang dinilai bergeser.
“Dengan gerak diplomasi Indonesia yang saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam Board of Peace (BoP), sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” katanya.
Kedua, Hasanuddin menegaskan bahwa menjadi fasilitator bukan peran simbolik. Ada konsekuensi waktu, tenaga, hingga anggaran negara.
“Harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih. Dialog tidak hanya satu atau dua kali. Pertanyaannya, apakah Presiden atau Menteri Luar Negeri sudah benar-benar siap?” lanjutnya.
Ketiga, ia mempertanyakan secara lugas kepentingan nasional di balik langkah tersebut.
“Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional,” tegas TB Hasanuddin.
Menurutnya, bila ingin mengambil peran mediasi, Indonesia justru lebih relevan fokus pada kawasan sendiri, seperti konflik perbatasan Thailand dan Kamboja.
“ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil. Itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap bertolak ke Iran untuk memfasilitasi dialog demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.
Dalam siaran resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Pemerintah Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.
