Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, angkat suara mengenai potensi dampak ekonomi yang dapat dirasakan Indonesia akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dalam keterangannya kepada awak media di kediaman pribadinya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad (1/3/2026), JK sapaan akrabnya menegaskan bahwa gejolak di kawasan Timur Tengah hampir pasti berimbas pada stabilitas ekonomi nasional.
Menurut JK, sektor pertama yang akan merasakan tekanan adalah energi, khususnya harga minyak dunia. Ia menilai setiap konflik bersenjata di kawasan penghasil minyak global selalu memicu lonjakan harga karena kekhawatiran terganggunya pasokan.
“Dampak paling awal tentu harga minyak naik. Itu hampir pasti. Jalur logistik antara Timur Tengah dan kawasan lain, termasuk kita, bisa terganggu,” ujar JK.
Sebagai kawasan strategis penghasil minyak mentah dunia, Timur Tengah memegang peran penting dalam rantai pasok energi global. Indonesia sendiri masih mengandalkan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga internasional.
JK menjelaskan bahwa sebagian impor minyak Indonesia berasal dari negara-negara kawasan Teluk. Jika konflik meluas dan mengganggu pelayaran atau distribusi, maka suplai minyak mentah maupun BBM berpotensi tersendat. Dalam situasi seperti itu, kenaikan harga bukan satu-satunya persoalan, melainkan juga risiko keterbatasan pasokan.
Ia memperkirakan cadangan bahan bakar nasional berada pada kisaran beberapa pekan. Jika perang berlangsung lama dan jalur distribusi terganggu signifikan, Indonesia bisa menghadapi tantangan serius dalam menjaga ketersediaan energi. JK mengingatkan pemerintah agar melakukan langkah antisipatif sedini mungkin untuk menghindari potensi kelangkaan.
“Kalau konflik berkepanjangan, kita harus hati-hati. Bisa saja dalam waktu sekitar sebulan muncul kesulitan bahan bakar jika pasokan benar-benar terhenti,” katanya.
Tak hanya sektor energi, JK juga menyoroti dampak terhadap warga negara Indonesia yang berada di kawasan terdampak. Ia menyebut ada ratusan ribu WNI yang tinggal atau bekerja di Timur Tengah, termasuk puluhan ribu jamaah umrah yang setiap saat berada di Arab Saudi dan sekitarnya.
Menurutnya, ketegangan militer dapat mempersulit mobilitas dan kepulangan warga. Gangguan penerbangan, pembatasan wilayah udara, hingga potensi eskalasi keamanan menjadi faktor yang perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah.
“Bukan hanya ekonomi, ada juga aspek kemanusiaan. Banyak warga kita di sana. Jika situasi tidak kondusif, tentu kepulangan mereka bisa terhambat,” ujarnya.
JK juga menyinggung dampak lebih luas terhadap perdagangan internasional. Konflik bersenjata menciptakan ketidakpastian global yang dapat memicu kenaikan biaya logistik, premi asuransi pelayaran, serta fluktuasi nilai tukar. Negara-negara importir dan eksportir cenderung mengambil langkah antisipasi dengan membatasi aktivitas perdagangan atau menahan pasokan strategis.
Indonesia, yang selama ini aktif dalam perdagangan lintas kawasan, berpotensi terdampak jika jalur distribusi melalui Timur Tengah terganggu. Baik ekspor maupun impor dapat mengalami perlambatan. Bagi pelaku usaha nasional, kondisi ini dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi.
Dalam pandangan JK, efek konflik mungkin tidak terasa secara instan di dalam negeri. Namun, ia memperkirakan dalam hitungan hari hingga satu pekan, dampak psikologis pasar dan fluktuasi harga komoditas akan mulai terlihat.
“Biasanya tidak langsung hari ini juga. Tapi dalam waktu sekitar satu minggu, dampaknya akan terasa, terutama di sektor energi dan perdagangan,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa serangan balasan Iran terhadap sejumlah titik strategis yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan turut meningkatkan risiko eskalasi lebih luas. Jika ketegangan melibatkan lebih banyak negara, gangguan ekonomi global bisa semakin kompleks.
Meski demikian, JK menekankan pentingnya sikap tenang dan kalkulatif dalam merespons situasi. Ia mengingatkan pemerintah agar memperkuat koordinasi lintas kementerian, khususnya di sektor energi, perdagangan, dan perlindungan WNI di luar negeri.
Penguatan cadangan energi nasional, diversifikasi sumber impor, serta komunikasi intensif dengan mitra dagang dinilai menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Ia juga menilai bahwa kerja sama regional di Asia Tenggara dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas pasokan.
Sebagai tokoh yang berpengalaman dalam pemerintahan dan diplomasi, JK melihat konflik ini bukan hanya persoalan militer, tetapi juga ujian bagi ketahanan ekonomi negara-negara yang tidak terlibat langsung. Indonesia, menurutnya, harus mampu membaca dinamika global dengan cepat dan menyesuaikan kebijakan secara fleksibel.
Ia juga mengingatkan bahwa volatilitas harga minyak akan berdampak pada berbagai sektor lain, mulai dari transportasi, industri manufaktur, hingga harga kebutuhan pokok. Kenaikan biaya distribusi berpotensi mendorong inflasi jika tidak dikelola dengan baik.
Dalam konteks tersebut, JK berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas fiskal dan moneter agar dampak eksternal tidak berkembang menjadi tekanan domestik yang berkepanjangan. Ia menilai pengalaman Indonesia menghadapi berbagai krisis sebelumnya dapat menjadi modal penting dalam mengelola situasi saat ini.
“Intinya kita harus waspada dan siap. Jangan menunggu sampai dampaknya benar-benar terasa baru bergerak,” kata JK.
Pernyataan JK ini menambah daftar peringatan dari berbagai tokoh nasional mengenai potensi efek domino konflik geopolitik terhadap perekonomian Indonesia. Dengan posisi strategis Indonesia sebagai negara berkembang yang masih mengimpor energi, stabilitas Timur Tengah tetap menjadi faktor krusial bagi ketahanan nasional.
Seiring perkembangan situasi global yang dinamis, pemerintah diharapkan terus memantau kondisi dan menyiapkan skenario mitigasi terbaik. Bagi masyarakat, kewaspadaan tanpa kepanikan menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian yang mungkin muncul akibat eskalasi konflik di kawasan tersebut.
