Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk keluar dari Board of Peace (BoP) setelah serangan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
MUI menjelaskan bahwa BoP yang dibentuk untuk mengelola konflik di Timur Tengah, khususnya Palestina, kini dipandang tidak efektif dan hanya memperkuat arsitektur keamanan yang timpang. Mereka mempertanyakan apakah strategi yang diusung oleh Amerika Serikat melalui BoP benar-benar diarahkan untuk keadilan dan perdamaian.
MUI berpendapat bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP tidak sesuai dengan aspirasi bangsa untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam tausiah resmi yang diluncurkan, MUI menekankan bahwa situasi saat ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan justru menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan.
"MUI mengutuk serangan Israel yang didukung Amerika, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan UUD 1945, yaitu 'ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," tulis MUI dalam keterangannya, Minggu (1/3).
MUI mendesak pemerintah untuk segera mencabut keanggotaan dalam BoP demi mewujudkan kemerdekaan sejati bagi Palestina.
"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina", sambungnya.
Pengaruh Serangan AS-Israel Terhadap IranSerangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 memiliki dampak yang signifikan. Serangan tersebut berujung pada tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang mengundang reaksi keras tidak hanya dari MUI, tetapi juga dari berbagai kalangan di dunia internasional. MUI menyatakan duka cita mendalam dan mengecam perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan suatu negara.
Serangan ini tidak hanya memicu kemarahan di dalam negeri Iran, tetapi juga berpotensi membawa kawasan Timur Tengah memasuki konflik yang lebih meluas. MUI mengingatkan bahwa serangan balasan dari Iran terhadap pangkalan-pangkalan militer yang digunakan oleh Amerika di Teluk adalah respons yang diakui dalam hukum internasional.
MUI menilai bahwa situasi ini tidak dapat dipandang sebagai insiden terpisah, melainkan bagian dari geopolitik yang lebih kompleks yang memerlukan perhatian serius dari seluruh negara di dunia.
Ketidakadilan dalam Pengelolaan Konflik PalestinaMUI mengkritik posisi Amerika Serikat dalam pengelolaan konflik Palestina. Mereka menilai bahwa BoP, yang diciptakan untuk membantu menyelesaikan konflik, ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Amerika dianggap lebih berupaya melindungi kepentingan politiknya daripada mencari solusi yang adil untuk rakyat Palestina. Dalam pandangan MUI, tindakan ini mencerminkan ketidakadilan sistemik yang berkepanjangan dan semakin menyulitkan pencapaian kemerdekaan Palestina.
Dampak dari keberadaan BoP menurut MUI adalah semakin terpinggirkannya suara-suara keadilan di Timur Tengah. MUI berargumen bahwa strategi yang diterapkan dengan mengandalkan kekuatan militer hanya akan membawa penderitaan lebih lanjut bagi masyarakat sipil yang terdampak konflik.
MUI menyerukan kepada semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi yang lebih inklusif dan memperhatikan hak-hak asasi manusia.
