Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara soal kabar mundurnya dua direktur jenderal (Dirjen) belum lama ini. Adapun dua Dirjen tersebut yakni Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dan Dirjen Cipta Karya.
Hal ini terjadi karena adanya indikasi kerugian negara di Kementerian PU yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Awal mulanya, Dody mengatakan pihaknya menerima surat dari BPK dua kali terkait temuan kerugian keuangan negara di kementeriannya. Surat pertama dikirim pada Januari 2025 dengan nilai temuan hampir Rp3 triliun.
"BPK itu berkirim surat ke saya dua kali, Januari 2025 dan Agustus 2025. Januari 2025, kalau enggak salah di situ dicantumkan kerugian keuangan negara itu hampir Rp3 triliun," kata Dody dalam keterangannya di Semarang, Jawa Tengah, dikutip Senin (2/3/2026).
Atas surat tersebut, kemudian ia memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Inspektur Jenderal (Irjen) untuk menindaklanjuti dengan target penyelesaian hingga Juni 2025. Namun penyelesaian ini tak terwujud.
"Kemudian, surat cinta kedua meluncur ke saya itu di Agustus 2025. Nah, di situ disampaikan kerugian keuangan negara itu sudah turun menjadi hampir sekitar Rp1 triliun, dari awalnya hampir Rp3 triliun, menjadi sekitar hampir Rp1 triliun," lanjut Dody.
Setelah itu, Dody dan jajarannya membentuk tim ad-hoc di setiap Satuan Kerja (Satker) untuk mempercepat pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh pihak ketiga. Namun lagi-lagi, tidak ada tindak lanjut dari Irjen dan Sekjen
"Kami membentuk majelis ad-hoc, membentuk tim di Satker untuk pencepatan pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh pihak ketiga. Nah, yang ketiga ini juga belum ada tindak lanjut lebih lanjut dari Irjen dan Sekjen. Makanya kemudian saya ambil alih, kita akan membentuk tim baru di setiap Satker agar pengembalian kerugian negara bisa lebih cepat," jelasnya.
Selain itu, Dody juga mengaktifkan kembali Komite Audit di lingkungan kementeriannya. Hal ini, kata Dody, menjadi yang paling wajib dilakukan, karena tidak semua pihak di kementeriannya bersih.
Dalam pembentukan tim tersebut, ia dibantu oleh tiga orang yang berasal dari Kejaksaan Agung. Tim tersebut dianggapnya sebagai lidi bersih.
"Pak Jaksa Agung memasukkan 3 lidih bersih di tempat saya dan manakala saya menggunakan lidi bersih saya untuk mulai bekerja, yang bersangkutan memilih pengunduran diri. Kira-kira begitulah," ujarnya.
Namun, Dody membantah bahwa pengunduran diri keduanya dilakukan secara mendadak. Sebab, proses internal telah dilakukan sebelumnya.
"Jadi tidak bisa dibilang dikatakan bahwa pengunduran diri itu mendadak. Tidak bisa juga karena sudah ada proses sebelumnya," ucapnya.
Dody mengatakan proses audit tetap berjalan di bawah koordinasinya. Ia mengakui tidak semua auditor di Irjen bekerja secara optimal. Namun, Ia tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Ia juga telah melaporkan seluruh langkah tersebut kepada Presiden, baik secara lisan maupun tertulis.
"Kami tetap menjaga asas praduga tak bersalah. Tapi karena eselon 1 itu yang mengangkat dan membentuk Pak Presiden (Prabowo), apapun yang saya kerjakan harus mendapatkan arahan dan bimbingan Pak Presiden dulu sebelum saya putuskan," terangnya.
(dce) Add as a preferred
source on Google
