HARIAN FAJAR, PANGKEP- Pemotongan gaji ribuan PNS dan sejumlah sertifikasi guru ke Baznas Pangkep secara otomatis tiap bulan belum memiliki dasar hukum yang mengatur, tanpa Peraturan Daerah (Perda).
“Belum ada, pernah diusulkan namun setelah dikonsultasikan ke Biro Hukum Provinsi dianggap bukan ranah pemerintah daerah ini karena soal keagamaan ranahnya pemerintah pusat, jadi belum ada perdanya,” jelas Ketua Bapemperda DPRD Pangkep, Umar Haya.
Senada dengan itu, Kabag Hukum Setda Pangkep, Lauki juga mengakui bahwa terkait pemotongan gaji PNS ke Baznas belum ada perda yang mengikatnya.
“Setahu saya tidak ada perda terkait itu, kemungkinan dalam bentuk MoU tetapi kalau perda tidak ada,” ungkapnya.
Ketua Baznas Pangkep, Arif Arfah tak menyebut angka pasti total PNS yang ditarik gajinya untuk infak tiap bulan sejak tahun 2022.
“Sekitaran 2 ribu orang yang masuk, itu baru sekian persen dari total PNS di Pangkep,” ucapnya.
Ia menjelaskan juga bahwa pengelolaan dana dari infak ASN sudah sesuai dengan aturan yang ada dan disalurkan untuk delapan kelompok yang berhak menerimanya. Diantaranya, fakir miskin, amil hingga ibnu sabil.
“Dari delapan kelompok ini kita salurkan sesuai dengan program Baznas, termasuk didalamnya untuk pengelolaan kesehatan bagi pasien yang kurang mampu, ada juga untuk bantuan sosial kemanusiaan kita gunakan dari dana tersebut,” pungkasnya.
Ia pun mengaku bahwa tiap tahun, dana yang dikelola oleh Baznas juga diaudit termasuk oleh Kementerian Agama. “Kita ada pelaporan setiap tahun dan juga dilakukan proses audit, jadi semua dana yang dikelola itu jelas peruntukannya,”jelasnya. (fit)
