Oleh: Hasan Ashari
(Mahasiswa Program Doktor Perbanas Institute)
Setahun lebih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih menjadi mercusuar setiap kebijakan. Jika kita mencermati kebijakan yang secara sadar diambil pemerintah, kita menemukan fenomena menarik: konsistensi di level visi besar, namun (menurut sebagian ekonom) telah terjadi inkonsistensi dalam pilihan instrumen kebijakan antarlembaga.
Satu hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana konsistensi ini beririsan dengan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) yang semakin menjadi perhatian investor global?
Konsistensi: Ekspansi Fiskal dan Program Unggulan
Pada tataran kebijakan paling fundamental—APBN—pemerintahan Prabowo telah “sukses” menunjukkan konsistensi. RAPBN 2026 mengalokasikan sumber daya besar-besaran ke program unggulan. Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh paling gamblang dengan alokasi Rp335 triliun untuk menjangkau lebih dari 82,9 juta penerima.
Program MBG ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan gizi Masyarakat (United Nations, 2015; Kementerian Sosial RI, 2025).
Wakil Menteri Sosial menyatakan bahwa MBG tidak hanya menyiapkan Generasi Emas 2045, tetapi juga mengalirkan uang ke desa-desa hingga Rp6-7 miliar yang menimbulkan dinamika ekonomi local (Kementerian Keuangan RI, 2025).
Selain itu, program tiga juta rumah juga berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (Kementerian PUPR, 2025).
Pemerintah juga konsisten dengan kebijakan pembiayaan utang yang agresif. Target penarikan utang baru mencapai Rp832,2 triliun pada 2026, dengan sebagiannya dialokasikan untuk investasi senilai Rp203,05 triliun. Ini menunjukkan konsistensi pada pendekatan state-led economy (Kementerian Keuangan RI, 2025; OECD, 2022).
Aspek Environmental: Antara Ambisi dan Realitas
Di bidang lingkungan, pemerintah menunjukkan konsistensi yang patut dicatat. Pemerintah menargetkan peluncuran pasar karbon nasional skala penuh pada akhir Juni 2026 (Antara, 2026).
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut Perpres No. 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon sebagai game changer yang mengatur mekanisme perdagangan karbon, sistem registrasi, dan konektivitas pasar domestik-internasional (Kompas, 2026).
Pemerintah juga memperkuat agenda ekonomi hijau melalui percepatan transisi energi. Komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) atau “Kemitraan Transisi Energi yang Adil” meningkat menjadi USD21,4 miliar, dengan target pengembangan PLTS, bioenergi B40/B50, serta tujuh proyek waste-to-energy yang mulai konstruksi awal 2026.
Pemerintah menargetkan pembangunan Green Super Grid dengan jaringan transmisi 70.000 km serta proyek Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS) senilai USD15 miliar (Just Energy Transition Partnership, 2025; Kementerian ESDM, 2026).
Danantara, sovereign wealth fund bentukan pemerintah, juga memperkenalkan tiga proyek investasi hijau di World Economic Forum 2026: proyek waste-to-energy nasional di 30 kota, pengembangan produk farmasi berbasis plasma, dan pembangunan Kampung Haji di Mekah.
Manajemen Danantara menegaskan ingin “mengatasi masalah lingkungan sambil menarik operator global untuk menjadikan sektor ini bisnis berkelanjutan” (World Economic Forum, 2026).
Sementara itu, OJK telah meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3 yang menjadi panduan alokasi modal berkelanjutan dan membantu pencapaian net zero emission. TKBI mengklasifikasikan aktivitas ekonomi menjadi “Hijau”, “Transisi”, atau “Tidak Memenuhi Klasifikasi”, dan mencakup sektor energi, konstruksi, transportasi, pertanian, manufaktur, dan lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2026).
Seiring dengan OJK, BEI juga mempertegas peran strategisnya dengan menjadi tuan rumah ASEAN Climate Forum 2026, yang menjadi wadah diskusi memfasilitasi transisi energi berkeadilan, investasi berbasis iklim, serta penguatan ekosistem pasar karbon di kawasan ASEAN (BEI, 2026).
Aspek Sosial: Kontroversi MBG
Dari aspek sosial, walaupun program MBG adalah program yang dianggap konsisten, program unggulan ini justru menuai kritik. Direktur Celios menilai program ini berpotensi menjadi ajang perburuan rente dan tidak tepat sasaran. Ia menyebut bahwa sejak awal perumusan, desain kebijakan ini sudah dekat dengan perburuan rente (Kontan, 2026).
Sekolah-sekolah mewah di Jakarta juga menerima MBG, sementara bantuan seperti PKH mengalami penurunan dan dana desa dipangkas yang berdampak pada layanan dasar.
Transparency International Indonesia juga menyoroti potensi pemborosan, termasuk makanan terbuang, serta keuntungan yang lebih banyak dinikmati kelompok tertentu dibandingkan masyarakat kecil seperti petani dan peternak (Transparency International Indonesia, 2026).
Aspek Governance: Tumpang Tindih Kebijakan
Namun di level aspek Governance (ESG), ditemukan inkonsistensi serius. Pertama: kritik terhadap kebijakan pasar modal. Setelah MSCI mempertanyakan transparansi pasar modal Indonesia, OJK dan BEI “baru akhirnya” meluncurkan reformasi struktural: menaikkan batas free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen dan membuka data pemegang saham di atas 1 persen (MSCI, 2025; OJK, 2025).
Akademisi NUS, Johan Sulaeman, mengingatkan bahwa emiten harus menyampaikan rencana konkret meningkatkan saham yang dapat diperdagangkan dalam jangka waktu jelas (SWA, 2026).
Pertanyaannya: mengapa kebijakan ini baru muncul setelah tekanan eksternal? Jika pemerintah konsisten pada target 8 persen yang membutuhkan investasi asing, reformasi transparansi seharusnya dijalankan sejak hari pertama.
Kedua: kritik terhadap tata kelola Danantara. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengawasan Danantara meluncurkan platform monitoring karena menilai Danantara saat ini belum memenuhi janji transparansi, akuntabilitas, dan investasi transformatif (Tempo.co., 2026).
Direktur Eksekutif Celios menegaskan bahwa Danantara seharusnya mengarahkan dividen BUMN ke sektor penggerak ekonomi baru, bukan terus mengucurkan dana ke industri fosil dan ekstraktif yang ekonomi rendah (CNN Indonesia, 2026).
Ketiga: kebijakan intervensi pasar versus perlindungan publik. Wacana menaikkan porsi investasi saham dana pensiun dari 8 persen menjadi 20 persen berisiko memindahkan risiko pasar ke tabungan hari tua masyarakat (Kontan.co.id., 2026).
Hal ini mengandung inkonsistensi: di satu sisi pemerintah ingin melindungi masyarakat melalui program sosial, di sisi lain ada kebijakan yang membahayakan dana pensiun mereka.
Kesimpulan: Visi Konsisten, Tata Kelola Perlu Perbaikan
Pemerintahan Prabowo sangat konsisten pada visi besar: pertumbuhan 8 persen melalui pendekatan negara sebagai penggerak utama. Program MBG, ekspansi Danantara, target swasembada pangan-energi—semua konsisten dengan visi itu.
Dari perspektif ESG, pemerintah telah mengambil langkah positif di aspek Environmental melalui pengembangan pasar karbon, proyek waste-to-energy, dan transisi energi. Di aspek Sosial, program MBG dan perumahan menunjukkan perhatian pada kesejahteraan masyarakat meski implementasinya masih ada permasalahan.
Namun di aspek Governance, inkonsistensi serius terjadi: pilihan instrumen kebijakan yang tumpang tindih dan koordinasi antarlembaga yang lemah. Kementerian Keuangan, OJK, BEI, Danantara—masing-masing menjalankan kebijakan yang logis secara parsial, tetapi ketika ditarik dalam satu garis, arahnya tidak selalu sejalan. Kritik terhadap transparansi Danantara dan pasar modal menunjukkan bahwa tata kelola masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Tantangan ke depan bukan mengubah visi, tetapi menyelaraskan instrumen dan memperbaiki tata kelola. Menyatukan gerak seluruh lembaga dalam satu irama kebijakan yang koheren dan transparan.
Konsistensi sejati bukan hanya pada visi, tetapi juga pada harmonisasi kebijakan dan tata kelola yang baik di semua lini. Dan di situlah pekerjaan rumah terbesar pemerintahan ini berada—agar pertumbuhan 8 persen tidak hanya tercapai, tetapi juga berkelanjutan.
