Ketika NATO menyerbu Libya (2011), dalihnya adalah perlindungan warga sipil. Resolusi PBB 1973 "No Fly Zone" menjadi payung hukum invasi Barat. Muammar Gaddafi pun tumbang.
Secara geopolitik, Libya memiliki cadangan minyak terbesar di Afrika. Libya bukan saja tidak mau tunduk pada AS, ia juga seperti Irak sebelumnya: menolak menggunakan dolar AS dalam transaksi minyak dan menolak bank sentralnya memposisikan cadangan devisanya dalam green back.
Setelah diinvasi, Gaddafi ditangkap, Libya terfragmentasi, dan akhirnya terjebak konflik internal tak berujung. Libya sekarang seperti negara tak bertuan. Tanpa stabilitas.
Tesanya: tidak ada negara sukses setelah diinvasi (secara militer, keuangan dan teknologi) dan intervensi AS menjadi tentram damai dan sejahtera, kecuali invasi, intervensi, dan infiltrasi itu gagal seperti yang terjadi pada Iran dan China.
Kini musuh AS tinggal tujuh negara, yang membutuhkan ITS tersendiri agar AS tidak busuk dari dalam karena luruhnya modal sosial secara internal dan global.
Maka, dunia wajib waspada atas berulangnya pola ITS—isu pelanggaran HAM, tema: responsibility to protect melalui penyerbuan militer, serta skema perubahan rezim, restrukturisasi ekonomi, dan kavling-kavling SDA.
Indonesia terancam akan vonis pelanggaran HAM atas beberapa peristiwa masa lalu, walau sudah diselesaikan secara non-yudisial. Ancaman ini membuat kekhawatiran AS akan menginvasi dan mengintervensi.
Titik Balik: Perang Itu MahalDua dekade terakhir mengajarkan satu hal penting: perang konvensional itu mahal, rumit, dan berisiko politik tinggi. Selain biaya triliunan dolar, perang konvensional juga membutuhkan legitimasi internasional dan dukungan domestik.
Pengalaman Afghanistan menjadi pelajaran: investasi besar tidak selalu menghasilkan stabilitas atau keuntungan geopolitik jangka panjang. Di sinilah strategi mulai berubah.
Soft Power: Ketika Sistem dan Standarisasi MengendalikanPenjajahan modern tak selalu hadir dengan tank dan peluru. Ia hadir lewat sistem dan standarisasi. Dan fondasinya, sebenarnya sudah diletakkan sejak Konferensi Bretton Woods tahun 1944 yang melahirkan IMF, Bank Dunia, dan WTO (dahulu GATT).
Sistem ini menjadikan dolar AS sebagai jangkar moneter global. Hari ini, lebih dari 58% cadangan devisa dunia masih dalam dolar. Data lain menunjukkan di bawah angka tersebut.
Maka, sejak Obama berkuasa dan dampak kekalahan perang dagang AS dengan China makin terasa, elite keuangan dan politik AS makin risau. Sebab, dengan berkurangnya peranan dolar AS, makin berkurang pula daya paksanya.
Kemudian, hadir Marshall Plan yang tidak hanya membangun kembali Eropa Barat, tetapi juga memperluas orbit ekonomi-politik Washington sekaligus menyebarluaskan pemakaian dolar AS. Lalu, muncul gagasan Washington Consensus: liberalisasi, deregulasi, privatisasi.
Negara berkembang yang membutuhkan pinjaman harus mengikuti resep ini. Tak ada pilihan lain, krisis ekonomi dan keuangan telah menimbulkan kenikmatan bagi pebisnis keuangan AS dan perekonomian AS umumnya.
Kini, tekanan bukan berupa rudal, melainkan standarisasi akuntansi, standarisasi perbankan, standarisasi batasan utang pemerintahan, standarisasi pasar modal, penurunan peringkat utang, ketidakpercayaan investor-investor, tekanan fiskal, capital outflow, dan sebagainya. Utang luar negeri dengan IMF dan Bank Dunia biasanya merupakan pintu masuk untuk menguak dan menerapkan ITS secara ekonomi.
Alhasil, negara dipaksa mengurangi, bahkan mencabut subsidi sebagai ungkapan lain dari disiplin fiskal, memprivatisasi BUMN, menaikkan harga kebutuhan publik, dan membuka pasar domestik. Dalam konteks ini, kedaulatan sebuah negara memang tidak hilang secara formal, tetapi ruang kebijakan menyempit, bahkan tak punya.
Temanya, asas non-diskriminasi sebagai yang diminta dalam Agreement on Reciprocal Trade, yang baru ditandatangani Pemerintah Indonesia bersama AS. Ini diartikan sebagai non-diskriminasi segala bidang/sektor.
Square Mile: Pusat Keuangan, Pusat PengaruhSalah satu simpul finansial paling berpengaruh adalah City of London, kerap disebut Square Mile. Kawasan kecil seluas sekitar 2,9 km² ini menjadi pusat transaksi valuta asing global bernilai triliunan dolar per hari.
Keputusan suku bunga bank sentral, pergerakan pasar obligasi, atau sentimen investor di London dan New York dapat menggerakkan nilai tukar di Asia dan Amerika Latin dalam hitungan jam.
Inilah bentuk kekuasaan baru: tanpa pidato berapi-api, tanpa invasi, tetapi efektif. Tanpa perlu membangun citra, fiat money, persepsi bisnis dan keuangan menjadi kunci pengendalian.
Pola Lama, Wajah BaruMerujuk pola dan model kolonialisme Barat di atas—baik hard power maupun soft power—rumusnya serupa. Contoh, isu diluncurkan ke ruang publik. Tema/agenda dibangun sebagai legitimasi moral dan diikuti justifikasi akademik.
Skema strategis berjalan di belakang layar yang berujung penguasaan geoekonomi negara target. Ya. Jika dahulu kapal perang berlabuh di pelabuhan, kini yang berlabuh di jajaran negara yang ditarget adalah utang, kontrak, dan standar global serta ukuran kepatuhan pada sistem.
Pertanyaannya: Apakah ini konspirasi tunggal yang dikendalikan satu tangan? Tentunya, tidak sesederhana itu. Sistem global hari ini adalah hasil interaksi kompleks antara negara, korporasi, lembaga keuangan, dan kepentingan pasar.
Ini bukan upaya untuk menuduh, melainkan upaya untuk membaca hal tersirat dan terselubung tentang bagaimana kekuasaan (imperialisme dan kolonialisme) bekerja. Negara lemah, pasti terjajah.
Dalam geopolitik modern, kekuasaan paling efektif bukan lagi yang paling keras suaranya, melainkan yang paling kuat pengaruhnya.
