Di banyak daerah, kita sering melihat gedung pemerintah yang berdiri megah, tetapi sepi aktivitas. Ada pula lahan kosong berpagar rapi dengan papan nama besar bertuliskan “Milik Pemerintah Daerah”. Secara administratif, semua tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Namun pertanyaan pentingnya: Apakah aset-aset itu benar-benar bekerja untuk rakyat?
Isu ini menjadi semakin relevan ketika hampir semua pemerintah daerah berlomba meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, struktur APBD di banyak wilayah masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota, kontribusi PAD bahkan belum mencapai 50 persen dari total pendapatan daerah. Ketergantungan fiskal ini membuat ruang gerak pembangunan menjadi terbatas.
Padahal, di neraca keuangan pemerintah daerah tersimpan potensi besar: tanah, bangunan, pasar, terminal, kawasan wisata, rumah sakit, hingga jaringan infrastruktur. Jika dikelola dengan pendekatan bisnis yang profesional, aset-aset tersebut bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam berbagai hasil pemeriksaan berulang kali menyoroti persoalan pengelolaan aset daerah. Temuannya berulang: aset belum bersertifikat, penatausahaan belum tertib, kerja sama pemanfaatan tidak optimal, hingga pengamanan aset yang lemah sehingga dikuasai pihak lain. Ada juga kasus kerja sama yang nilainya jauh di bawah potensi pasar karena tidak didukung kajian kelayakan dan valuasi independen.
Temuan tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Di baliknya, ada potensi penerimaan daerah yang hilang.
Masalah utamanya sering kali terletak pada cara pandang. Aset daerah diperlakukan sebagai barang yang harus dijaga agar tidak hilang, bukan sebagai sumber daya ekonomi yang harus diberdayakan. Selama aset masih aman secara fisik dan tercatat di laporan keuangan, tugas dianggap selesai. Padahal, dalam konteks otonomi daerah dan keterbatasan fiskal, pendekatan itu sudah tidak memadai.
Aset Harus Diposisikan sebagai Instrumen Kebijakan Ekonomi DaerahAmbil contoh tanah milik pemda yang berada di lokasi strategis di pusat kota. Alih-alih dibiarkan kosong atau hanya disewakan dengan tarif minimal, lahan tersebut bisa dikembangkan melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan pihak swasta untuk pusat komersial, hotel, rumah susun, atau kawasan terpadu yang mendukung UMKM lokal. Dengan model bagi hasil yang transparan dan berbasis valuasi wajar, daerah bisa memperoleh pendapatan rutin tanpa harus mengeluarkan belanja modal besar.
Regulasi sebenarnya sudah memberi ruang. Ada skema sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), hingga Bangun Serah Guna (BSG). Persoalannya, implementasi di lapangan sering kali berhenti pada pola konvensional dan minim inovasi.
Beberapa Langkah Strategis yang Perlu DilakukanPertama, audit dan pemetaan ulang seluruh portofolio aset daerah. Ini tidak hanya mencocokkan angka di neraca, tetapi juga memastikan status hukum, kondisi fisik, nilai pasar, dan potensi ekonominya. Digitalisasi sistem informasi aset menjadi kunci agar data akurat dan mudah diakses untuk pengambilan keputusan.
Kedua, klasifikasi aset berdasarkan fungsi dan potensi. Tidak semua aset harus dikomersialkan. Aset yang murni untuk pelayanan publik—sekolah, puskesmas, kantor pelayanan—tetap menjadi prioritas layanan. Namun, aset yang memiliki nilai komersial tinggi perlu dikelola dengan pendekatan bisnis, lengkap dengan rencana usaha, proyeksi pendapatan, dan indikator kinerja yang jelas.
Ketiga, perkuat tata kelola serta transparansi. Proses pemilihan mitra kerja sama harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Nilai kontribusi ke PAD harus dihitung berdasarkan appraisal independen. Pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat agar tidak muncul konflik kepentingan atau praktik rente.
Selain langkah-langkah tersebut, daerah juga perlu berani menghadirkan gagasan baru.
Salah satu ide yang layak dipertimbangkan adalah pembentukan unit khusus pengelola aset, baik dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maupun BUMD yang fokus pada manajemen aset. Unit ini berfungsi sebagai “asset management office” yang mengelola portofolio aset secara profesional, dengan target pendapatan dan standar kinerja yang terukur.
Gagasan lain adalah menerapkan konsep land value capture. Ketika pemerintah daerah membangun infrastruktur baru—jalan, jembatan, kawasan wisata—nilai tanah di sekitarnya biasanya naik. Kenaikan nilai itu bisa dimanfaatkan melalui pengembangan kawasan atau kerja sama properti, sehingga pemerintah daerah ikut menikmati nilai tambah yang tercipta dari investasinya sendiri.
Aset daerah juga bisa dikaitkan dengan agenda ekonomi hijau. Lahan tidur dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya skala kecil melalui kemitraan. Bangunan lama bisa direvitalisasi menjadi pusat kreatif atau inkubator bisnis bagi anak muda. Dengan pendekatan ini, pemanfaatan aset tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif.
Tentu saja, perubahan ini membutuhkan keberanian politik dan reformasi birokrasi. Selama ini, banyak pejabat pengelola aset cenderung bermain aman karena khawatir tersandung persoalan hukum. Akibatnya, pilihan paling aman adalah tidak melakukan inovasi. Pemerintah pusat perlu memberi kepastian regulasi dan perlindungan bagi kebijakan yang diambil secara profesional dan transparan.
Pada akhirnya, optimalisasi aset daerah bukan sekadar strategi teknis keuangan. Ini soal kemandirian dan martabat daerah dalam mengelola sumber dayanya sendiri. Jika aset terus dibiarkan pasif, daerah akan selalu berada dalam bayang-bayang ketergantungan fiskal.
Sudah saatnya kita mengubah paradigma: aset daerah tidak hanya untuk dicatat, tetapi juga untuk diolah dan dihasilkan. Dari papan nama menjadi pundi-pundi. Dari beban administrasi menjadi mesin kemandirian.
