jpnn.com, JAKARTA - Ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serika (AS) – Israel vs Iran kembali memicu lonjakan volatilitas harga minyak dunia.
Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah bahkan memunculkan kekhawatiran terganggunya jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak global.
BACA JUGA: Pertamina Patra Niaga Pulihkan Lahan Bekas Tambang & Perkuat Ekonomi Masyarakat
Dalam asumsi APBN 2026, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok sebesar US$70 per barel.
Namun, perkembangan situasi global berpotensi mendorong harga melampaui angka tersebut dan memberi tekanan serius terhadap fiskal negara.
Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu menegaskan langkah antisipatif harus segera diperkuat, terutama oleh PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi energi nasional.
Dia mengingatkan Indonesia masih mengimpor minyak mentah, BBM, dan LPG dengan nilai mencapai sekitar US$15 miliar atau setara lebih dari Rp 250 triliun per tahun.
Ketergantungan pada pasokan dari kawasan Timur Tengah membuat Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak harga global.
Menurut Christiany, setiap kenaikan harga minyak mentah di atas asumsi APBN dapat berdampak langsung pada peningkatan beban subsidi dan kompensasi energi.
Jika harga minyak dunia melonjak hingga mendekati US$80–100 per barel sebagaimana diproyeksikan sejumlah analis global, tekanan terhadap APBN, nilai tukar rupiah serta inflasi domestik berpotensi meningkat.
“Kita tidak boleh lengah. Stabilitas energi adalah fondasi stabilitas ekonomi nasional,” ujar Christiany di Jakarta, Senin (2/3/202).
Dia juga menyoroti pentingnya menjaga kecukupan stok dan kelancaran distribusi, terutama periode Ramadan dan Idulfitri di mana konsumsi energi masyarakat meningkat signifikan.
Penguatan cadangan operasional, diversifikasi sumber impor, serta optimalisasi kilang domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memitigasi risiko gangguan pasokan.
Lebih lanjut, Christiany Eugenia Paruntu menegaskan komitmennya di Komisi VI DPR RI untuk terus mengawal kebijakan ketahanan energi nasional.
Dia berharap pemerintah dan Pertamina dapat bersinergi menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di Indonesia sehingga masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak geopolitik global dan tekanan ekonomi yang lebih luas.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
