Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa rencana impor beras dari Amerika Serikat (AS) sebanyak 1.000 ton bukan untuk konsumsi umum masyarakat Indonesia. Impor tersebut merupakan bagian dari perjanjian perdagangan untuk kategori beras khusus.
Hal itu disampaikan Zulhas kepada awak media di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/3/2026). Ia menjelaskan bahwa beras yang dimaksud berbeda jenis dengan beras konsumsi sehari-hari masyarakat.
“Oh yang beras, itu namanya 1.000 ton. Perjanjian itu mengenai beras khusus, seperti Jepang gitu ada beras Jepang, ada beras patin disebut beras khusus. Nah kalau beras khusus, ada juga beras buat orang yang kena gula gitu. Kita yang jelas bukan beras yang buat makanan kita,” ujar Zulhas.
Baca Juga: RI Setuju Impor Beras 1.000 Ton dari AS, Ini Alasannya!
Menurutnya, impor beras khusus memang lazim dilakukan dalam kerangka kerja sama dagang internasional. Ia mencontohkan perjanjian dengan Jepang yang juga mencakup beras khas untuk kebutuhan tertentu.
“Kalau beras khusus ya memang ada, termasuk perjanjian kita dengan Jepang kan ada beras Jepang tuh. Yang buat restoran-restoran Jepang kan dia berasnya khusus mendatangkan dari sana. Ya itu kita boleh,” katanya.
Saat ditanya apakah Indonesia tidak bisa memproduksi sendiri beras tersebut, Zulhas menilai dari sisi ekonomi tidak efisien karena harga jualnya sangat tinggi.
“Mahal itu, 100 ribu lebih 1 kilo kan? Iya, siapa mau beli kan? Yang beli kan yang makan di restoran Jepang aja, kalau yang Jepang kan gitu,” jelasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa impor tersebut lebih menguntungkan dibanding produksi dalam negeri. Menurutnya, faktor utama adalah karakteristik dan harga produk yang memang menyasar segmen pasar tertentu.
“Bukan mahal harganya. Kayak beras Jepang tuh 100 ribu kan 1 kilonya,” tegasnya.
Zulhas memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu ketahanan pangan nasional maupun produksi beras dalam negeri, karena volume dan jenisnya berbeda dari beras medium maupun premium yang dikonsumsi mayoritas masyarakat Indonesia.
