JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun berharap perang Iran versus Israel dan Amerika Serikat (AS) tidak mengganggu stabilitas mata uang rupiah di momen Ramadhan dan jelang Idul Fitri ini.
“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu," dalam siaran pers, Senin (2/3/2026).
Politikus Partai Golkar ini meminta pemerintah segera menyiapkan respons kebijakan yang konkret guna meredam potensi tekanan ekonomi nasional, terutama pada momentum Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Baca juga: Antisipasi Risiko Konflik Timur Tengah, Misbakhun Dorong Pemerintah Jaga Stok Energi dan Arus Logistik
Misbakhun berpandangan, eskalasi perang antara Israel-AS dan Iran yang melibatkan negara-negara kunci dalam rantai pasok energi global berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan.
Misbakhun melihat, jika tidak diantisipasi secara terukur, perang ini dapat menekan rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN, serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri.
“Momentum Ramadhan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” ujar Misbakhun.
Baca juga: Imbas Perang Iran dengan Israel-AS, Penerbangan Kualanamu ke Abu Dhabi dan Jeddah Dibatalkan Sementara
Misbakhun mengatakan, Kementerian Keuangan perlu segera menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia bertahan di level tinggi.
Menurutnya, penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja menjadi langkah penting agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.
Selain itu, Misbakhun menilai, koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadi krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan.
Pasalnya, gejolak global seringkali memicu arus keluar modal dan tekanan pada rupiah, sehingga bauran kebijakan fiskal dan moneter harus disiapkan dalam satu kerangka respons yang terintegrasi.
"Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” tuturnya.
Baca juga: Prabowo Panggil Bahlil ke Istana, Bahas Minyak usai Penutupan Selat Hormuz Iran
Pemerintah perlu pastikan pasokan energi dan distribusi logistikMisbakhun juga mendorong pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga.
Dia menjelaskan, jika harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan, pemerintah perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga BBM domestik tidak langsung menimbulkan efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya.
Komisi XI DPR pun akan memantau secara intensif respons kebijakan pemerintah terhadap perkembangan konflik tersebut, termasuk dampaknya terhadap subsidi energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan nasional.
“Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadhan dan bersiap menyambut Idul Fitri,” imbuh Misbakhun.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
