FAJAR, WAJO — Anggota DPRD Kabupaten Wajo Alief Kurniawan, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu dapur layanan yang berada di Wajo.
Ia mempertanyakan kesesuaian menu yang disajikan dengan besaran anggaran yang telah dialokasikan.
Alief menilai menu MBG yang terdiri dari buah pir, tempe, abon kemasan kecil, serta kue jenis lapis belum mencerminkan standar kelayakan gizi yang seharusnya diterima oleh anak-anak sebagai penerima manfaat program tersebut.
Menurutnya, jika merujuk pada semangat program MBG yang dicanangkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, maka esensi utama program ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang seimbang dan berkualitas, bukan sekadar pembagian makanan ringan.
“Program MBG harus benar-benar diawasi. Menu yang hanya terdiri dari buah pir, kurma, abon kemasan kecil, dan kue lapis tentu perlu dievaluasi apakah sudah sesuai dengan standar gizi dan besaran anggaran yang dialokasikan,” ujarnya Alief, Senin (2/3/2026).
Ia juga mempertanyakan transparansi serta kelayakan dari dapur penyedia MBG tersebut, baik dari sisi pengelolaan anggaran maupun kualitas penyajian makanan.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak justru tidak sebanding dengan menu yang diberikan. Kita ingin program ini benar-benar berdampak, bukan sekadar formalitas,” tuturnya.
Selain sebagai legislator, politisi muda PPP ini juga mengingatkan pihak SPPG sebagai pengelola agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa program MBG bukanlah proyek semata, melainkan investasi masa depan generasi muda.
“Saya mengingatkan kepada SPPG agar mengelola anggaran sebaik-baiknya. Jangan hanya melihat ini sebagai proyek. Di situ ada anggaran yang pada dasarnya bersumber dari kepentingan pendidikan dan masa depan anak-anak. Harus ada tanggung jawab moral dalam setiap rupiah yang dibelanjakan,” nilai legislator dari PPP ini.
Alief juga menegaskan agar penyedia tidak berorientasi pada keuntungan semata dengan memanfaatkan selisih harga dari pengadaan bahan makanan.
“Program ini harus benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Jangan sekadar mencari keuntungan dari selisih harga. Pastikan ada karbohidrat, protein, vitamin, dan unsur gizi seimbang dalam setiap menu yang disajikan. Generasi kita tidak boleh dirugikan hanya karena pengelolaan yang tidak maksimal,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera melakukan evaluasi terhadap dapur penyedia MBG tersebut guna memastikan program berjalan sesuai tujuan dan harapan masyarakat.
Alief menegaskan bahwa DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan agar setiap program yang menyentuh kepentingan rakyat, khususnya anak-anak, benar-benar memberikan manfaat yang optimal. (man)
