Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan agar Indonesia mencari alternatif pasokan minyak dari negara di luar Timur Tengah.
Hal itu perlu dilakukan seiring memanasnya konflik usai militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran. Konflik memicu kekhawatiran terhadap harga minyak global, terlebih Iran menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur ekspor minyak strategis dunia.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan bahwa perang memang terjadi jauh di Iran. Namun, dampaknya bisa terasa di pasar tradisional, pada ongkos transportasi, dan dapur rumah tangga Indonesia.
Dia mengingatkan, harga minyak memengaruhi harga pangan dan transportasi. Inflasi bisa meningkat. Pengeluaran rumah tangga untuk energi membengkak dan menggerus kebutuhan lain.
"Untuk itu, dalam jangka pendek, sebaiknya Indonesia perlu mulai mencari alternatif pasokan minyak dari Nigeria, Australia, atau Amerika Latin untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri," ucap Fabby dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).
Selain itu, rencana mengurangi ketergantungan LPG dari Timur Tengah yang sudah lama dibicarakan, juga harus segera diwujudkan menjadi kebijakan nyata. Menurut Fabby, kesepakatan dengan AS sebenarnya sudah ada, namun masih menunggu persetujuan parlemen.
"Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kebijakan energi Indonesia rentan dan membahayakan ketahanan energi jangka panjang," imbuhnya.
Fabby mengatakan, pasca serangan AS-Israel terhadap Iran, harga minyak Brent melonjak hingga 13% ke level sekitar US$82 per barel. Dia berpendapat, harga minyak bisa tembus ke level US$100 per barel jika konflik tak berkesudahan.
Bagi Indonesia, kata Fabby, saat harga minyak US$100 per barel harus menjadi perhatian khusus. Pasalnya, setiap kenaikan US$1 per barel berpotensi memperlebar defisit anggaran hingga sekitar Rp6,8 triliun.
"Jika harga benar-benar menyentuh US$100, beban subsidi bisa melonjak drastis dan mengancam stabilitas pasokan LPG 3 kg," katanya.
Sebelum konflik ini, Fabby mengatakan bahwa belanja subsidi energi dan kompensasi listrik sudah diperkirakan mencapai Rp381 triliun. Adapun asumsi harga minyak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar US$70 per barel.
Artinya, setiap kenaikan harga di atas asumsi tersebut langsung memperburuk defisit. Fabby mengingatkan, jika harga mencapai US$100, dampaknya akan menciptakan lubang besar dalam anggaran negara, yang sebelumnya sudah ketat karena kebijakan penghematan dan prioritas program pemerintah.
"Di saat yang sama, nilai tukar rupiah terhadap dolar juga tertekan. Ketika rupiah melemah Rp1.000 saja, biaya impor bisa bertambah ratusan miliar rupiah," ucap Fabby.
Konflik Timur Tengah Memanas, IESR Minta RI Cari Alternatif Minyak dari Nigeria-Australia
