jpnn.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut Indonesia sebaiknya keluar dari Board of Peace (BoP) setelah agresi militer Israel-Amerika Serikat ke Iran.
"Sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar," kata dia melalui layanan pesan, Selasa (3/3).
BACA JUGA: Dubes Iran Respons Rencana Prabowo: Saat Ini Negosiasi Tak Berguna
Kang TB sapaan akrab TB Hasanuddin menyebut keputusan tetap berada dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia.
Selain itu, kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu, keputusan tetap berada di BoP menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.
BACA JUGA: Kutuk Serangan AS-Israel ke Iran, Anshorullah Desak Prabowo Tarik RI dari BoP
Kang TB menilai langkah Indonesia keluar BoP menjadi jawaban untuk menjaga integritas politik dan mengembalikan kebijakan politik sesuai konstitusi.
"Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” ujarnya.
BACA JUGA: Kantor Kedubes AS di Riyadh Diserang 2 Drone
Eks Sesmilpres itu memaparkan lima alasan utama Indonesia perlu segera menarik diri dari BoP bentukan Presiden AS Donald Trump. Pertama, kata dia, partisipasi Indonesia dalam BoP mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
"Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran," katanya.
Kedua, pemerintah jadi tidak bisa menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran dengan bergabung ke BoP.
Ketiga, posisi di BoP memperburuk persepsi rakyat Gaza terhadap Indonesia terkait konsistensi Jakarta memerdekakan Palestina.
Kang TB kemudian menyinggung langkah mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP.
Alumnus AKABRI 1975 itu menilai mobilisasi pasukan TNI di bawah bendera BoP berpotensi mendapat penolakan.
"Ya, bahkan penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengeklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia," ucapnya.
Keempat, kata Kang TB, alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF akan menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan bersifat spekulatif.
"Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia," katanya.
Kelima, lanjut dia, Indonesia berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan andai tak keluar BoP.
"Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah," ucapnya. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
