Bisnis.com, SURABAYA — Ribuan jemaah umrah asal Provinsi Jawa Timur terancam tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci, imbas konflik bersenjata antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran yang berdampak pada rawannya situasi di wilayah Jazirah Arab.
Plt. Kepala Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kanwil Jawa Timur Asadul Anam menyatakan pemerintah pusat telah mengeluarkan imbauan untuk menunda keberangkatan jemaah pada Minggu (1/3/2026) lalu.
Saat ini, pihaknya pun tengah melakukan pendataan secara menyeluruh dan komprehensif terhadap para jemaah asal Provinsi Jawa Timur yang terdampak atas kebijakan tersebut.
“Sudah mengeluarkan statement yang melalui Pak Wakil Menteri Haji [Dahnil Anzar Simanjuntak] untuk menunda keberangkatan. Nah, ini sedang kita himpun,” beber Anam, Selasa (3/3/2026).
Mengacu pada data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), terdapat 2.100 jemaah asal Jawa Timur yang telah tercantum dalam daftar keberangkatan.
Walau begitu, Anam menegaskan bahwa teknis operasional keberangkatan ribuan jemaah itu sepenuhnya berada pada keputusan masing-masing biro perjalanan atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pihaknya hanya bertugas untuk mengontrol serta memantau proses keberangkatan menuju Arab Saudi.
Baca Juga
- Ada 43.363 Orang Siap Umrah, Pemerintah Imbau Jemaah Tunda Keberangkatan hingga Situasi Kondusif
- Kemenhaj: 6.047 Jemaah Umrah Sudah Pulang ke Tanah Air melalui 17 Penerbangan
- Kepulangan 9.400 Jemaah Umrah Asal Jatim Tertunda Imbas Perang Iran Vs AS-Israel
“Daftar di Siskopatuh, ada sekitar 2.100 jemaah yang sudah mendaftar di Nusuk Masar, dan akan berangkat pada hari-hari ke depan. Kita belum tahu karena teknisnya [keberangkatan jemaah] berada di otoritas PPIU, bukan di kita, tapi tetap kita pantau untuk proses keberangkatan, dan sebagainya seperti apa,” paparnya.
Lebih lanjut, Anam menyatakan pihaknya belum dapat menentukan waktu pasti keberangkatan ribuan jemaah tersebut. Sebabnya, eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Jazirah Arab belum dapat dipastikan kapan akan mereda atau kondusif sepenuhnya.
Selain itu, Kemenhaj akan senantiasa melakukan pengawasan secara ketat dengan mempertimbangkan tingkat ketegangan yang terjadi saat ini.
“Kita juga tidak tahu sampai kapan berakhirnya konflik di Timur Tengah itu. Yang saya kira harus diperhatikan adalah aspek eskalasinya. Kalau nanti eskalasinya ini semakin tinggi, saya kira akan lebih diperketat terkait dengan itu [keberangkatan jamaah ke Tanah Suci],” tegasnya.
Anam pun tak lupa untuk mengimbau agar para jemaah untuk tetap tenang dan aktif mencari informasi terbaru melalui PPIU yang menaungi perjalanan mereka. Komunikasi yang intensif antara jamaah dan PPIU diharapkan dapat berlangsung jelas dan transparan.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah mengimbau jemaah umrah untuk menunda jadwal keberangkatannya di tengah memanasnya konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Pemerintah meminta jemaah untuk menunggu hingga kondisi kembali kondusif.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara.
Sejalan dengan itu, pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian dinamis dan tidak menentu.
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Dahnil dalam keterangan resmi, Minggu (1/3/2026).
Pemerintah juga meminta seluruh jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik.
Dahnil menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” ujarnya.
