REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Seruan pembatalan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) terus mengemuka selepas Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Yang terkini, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak hal itu sekaligus meminta DPR menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza.
“FPP-TNI mendesak DPR RI untuk menolak secara tegas pengiriman pasukan TNI ke Gaza dam skema IDF,” bunyi pernyataan yang dilansir Selasa tersebut. Selain itu, FPP-TNI juga menolak keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian serta mendesak Pemerintah Indonesia menarik diri dari struktur BoP.
- MUI: Trump Terbukti Perusak Brutal Perdamaian, BoP Pimpinannya tak Bisa Dipercaya
- Anggota DPR: Agresi AS-Israel ke Iran Bukti BoP Tidak Bawa Perdamaian
- Ini Kekhawatiran Pakar Jika Indonesia Tetap di BoP Saat Amerika-Israel Menyerang Iran
Pernyataan itu diteken Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Organisasi itu utamanya menyoroti rencana pengiriman sekitar 8.000 anggota TNI dalam skema Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Jalur Gaza. FPP-TNI menilai DPR harus menolak setiap persetujuan politik terhadap penerjunan tersebut karena berpotensi melanggar konstitusi, doktrin pertahanan negara, serta prinsip politik luar negeri bebas dan aktif Republik Indonesia.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Dengan bergabung dengan ISF, prajurit TNI berpotensi melanggar konstitusi karena melanggengkan penjajahan Israel di Palestina. Keterlibatan dalam skema keamanan yang tidak berada di bawah mandat penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga berpotensi menjadikan Indonesia bagian dari konfigurasi konflik, bukan penjaga perdamaian.
Selain itu, keterlibatan dalam BoP dan ISF juga berpotensi melanggar prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. “Keterlibatan dalam BoP yang diprakarsai kekuatan geopolitik tertentu berisiko menyeret Indonesia ke blok keamanan global, menghilangkan independensi diplomasi nasional, dan mengakhiri posisi Indonesia sebagai honest broker dunia.”
Soal pengiriman pasukan TNI, FPP-TNI mengingatkan, bukan saja karena mandat PBB, tetapi juga atas dasar persetujuan negara-negara yang bertikai, sepanjang sah menurut hukum internasional dan disetujui secara konstitusional oleh negara Indonesia.
Tanpa mandat PBB, pasukan asing di Gaza berpotensi dipersepsikan sebagai pasukan pendudukan, instrumen stabilisasi kepentingan asing, dan bukan pasukan perdamaian netral. “Konsekuensinya, prajurit TNI berhadapan langsung dengan rakyat Palestina, Indonesia kehilangan legitimasi historis sebagai pendukung kemerdekaan Palestina, dan reputasi internasional Indonesia runtuh di dunia Islam,”
Sedangkan keterlibatan Indonesia dalam BoP juga berpotensi menimbulkan dampak serius. Pertama, Indonesia masuk orbit keamanan kekuatan besar. Kemudian mengubah posisi Indonesia dari negara nonblok menjadi bagian arsitektur keamanan global tertentu.
Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi target konflik, terancam teror, rentan terhadap tekanan politik dan sanksi ekonomi. “Kedaulatan bangsa tidak boleh dipertaruhkan oleh keputusan geopolitik yang menempatkan Indonesia dalam konflik yang bukan perang rakyat Indonesia,” bunyi pernyataan itu.
Seruan dari para purnawirawan ini adalah yang terkini dari gelombang seruan agar Indonesia mundur dari BoP menyusul aksi serampangan Presiden AS Donald Trump menyerang Iran.
