Bisnis.com, JAKARTA -- Tren penurunan penawaran (incoming bid) kembali terjadi dalam lelang surat utang negara (SUN) yang berlangsung pada hari ini, Selasa (3/3/2026). Jumlah penawaran yang masuk hanya sebesar Rp50,94 triliun atau turun 19,2% dari lelang pada Rabu (18/2/2026) lalu Rp63,06 triliun.
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa jumlah lelang yang dimenangkan mencapai Rp34,1 triliun atau 66,9% dari total penawaran yang masuk.
Melansir laman resmi DJPPR, pemerintah menerbitkan 9 seri SUN untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2026. Diperinci, 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang menawarkan tenor pendek dan 6 seri lainnya merupakan Obligasi Negara (ON).
Ketiga seri SPN tersebut antara lain SPN01260404 (New Issuance), SPN12260604 (Reopening), dan SPN12270304 (New Issuance). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo selama 1—12 bulan. Imbal hasil yang ditawarkan produk ini diskonto.
Sementara keenam seri obligasi yang ditawarkan antara lain FR0109(Reopening), FR0108(Reopening), FR0106(Reopening), FR0107(Reopening), FR0102(Reopening), dan FR0105 (Reopening). Keenam seri ini menawarkan imbal hasil yang berkisar pada 5,87—7,12%, dengan maturity date berkisar 5—38 tahun.
Imbal hasil terbesar digenggam oleh produk FR0106 dan FR0107, dengan besaran 7,12%. Kedua produk ini masing-masing jatuh tempo pada 15 Agustus 2040 dan 15 Agustus 2045. Meskipun menggenggam imbal hasil terbesar, kedua produk ini bukan merupakan seri dengan tenggat jatuh tempo terlama.
Baca Juga
- Lelang SUN Sepi Peminat, Ekonom Singgung Kredibilitas Fiskal
- Pemerintah Gelar Lelang SUN Pekan Depan (3/3), Incar Dana Rp33 Triliun
- Minat Investor Turun, Lelang SUN Himpun Penawaran Masuk Rp63,03 Triliun
Tenggat jatuh tempo terlama digenggam oleh produk FR0105 yang memiliki imbal hasil sebesar 6,87% dan jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Sebaliknya, tenggat jatuh tempo tersingkat digenggam oleh FR0109 yang memiliki kupon senilai 5,87% dan jatuh tempo pada 15 Maret 2031.
Konsekuensi Debt Switch?Sebelumnya, Kemenkeu mengemukakan bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.
"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.
Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.
Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun.
Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.
Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.
