SURABAYA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengaku siap menjadi mediator atau juru damai dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS).
Namun, banyak pihak yang menentang ide tersebut, karena posisi Indonesia yang tidak memungkinkan untuk menjadi mediator.
Dosen Hubungan Internasional FISIP Unair, Baiq Lekar Sinayang Wahyu Wardhani menilai, politik luar negeri bebas aktif Indonesia menjadi taruhan utama di tengah situasi ini.
Ia menuturkan, saat ini Prabowo bersikap bandwagoning kepada Amerika Serikat.
Baca juga: Megawati Kirim Surat Duka Tewasnya Pimpinan Iran, Tegaskan Tolak Agresi Militer
Yakni, strategi hubungan internasional di mana negara yang lebih lemah bersekutu dengan kekuatan yang lebih kuat (seringkali ancaman) untuk berbagi keuntungan, keamanan, atau menghindari konflik.
Ia berpendapat bahwa pendekatan pragmatis Prabowo berisiko membuat penerapan prinsip bebas aktif menjadi kurang terukur.
Hal tersebut dapat menjadikan kredibilitas Indonesia sebagai kekuatan menengah diragukan dan Indonesia akan kehilangan respek dari dunia internasional.
“Publik internasional akan bertanya ‘apa kepentingan Indonesia dalam melakukan mediasi itu?’ Di sini dapat kita lihat sifat narsistik. Saya menyebut politik luar negeri di bawah Prabowo adalah narcisstic foreign policy,” sebut dia.
Baca juga: Pemerintah Dinilai Perlu Segera Evakuasi WNI Terjebak Perang Iran vs Israel
Menurut dia, tawaran sebagai mediator tersebut hanya mengedepankan kepentingan personal presiden, tanpa memperhitungkan kepentingan nasional.
Selain itu, Prabowo juga sering tidak melakukan konsultasi dengan DPR atas peristiwa besar yang akan dilakukan RI, termasuk menjadi anggota Board of Peace (BoP) dan pengiriman International Stabilization Force (ISF).
“Jika diamati selama menjadi presiden, Prabowo meninggalkan tetangga-tetangga di kawasan terdekatnya yang seharusnya menjadi prioritas, yaitu Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Mengapa tidak dibereskan dulu urusan-urusan yang menanti untuk dibereskan di wilayah itu?,” papar dia.
Ia menilai bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan mau menerima tawaran Indonesia menjadi mediator.
Tetapi, jika tawaran itu diterima, maka akan semakin mempertegas posisi ketidaknetralan Indonesia, memperkuat hubungan asimetris, memperdalam ketidakpercayaan publik internasional pada kredibilitas Indonesia.
“Dalam kalkulasi kepentingan nasional AS, Trump akan bertanya, ‘apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional AS?’ Pertanyaan yang sama juga berlaku dengan Iran. Dari posisi Iran ‘Apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk memenangkan kepentingan nasional Iran?’,” papar dia.
Baca juga: Prabowo Disebut Bakal Hadir May Day 2026 dan Resmikan Museum Marsinah
Kini, Indonesia sudah terjebak dalam permainan politik AS yang menyeretnya dalam pusaran persaingan AS-Israel dengan risiko mengorbankan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Menurut dia, sebaiknya Prabowo tidak perlu melanjutkan tawaran mediator tersebut, sebab bergabung ke dalam BoP dan ISF saja sudah menjadi langkah yang bermasalah.
“Indonesia tidak perlu menawarkan peran itu karena kelak akan memperbesar ‘dosa sejarah.’ Saya lebih pada pendirian bahwa sebaiknya Prabowo tidak perlu melanjutkan tawarannya itu,” pungkas dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
