Menuju Eskalasi Perang Dunia III: Kita Ada di Mana?

Apabila berbicara mengenai eskalasi Perang Dunia III kita selalu berandai-andai dalam pikiran. Apa yang terjadi apabila perang AS-Israel melawan Iran, Rusia dan Tiongkok meluas bukan hanya menjadi perang regional di Timur Tengah?

Dalam studi sejarah konflik global, perang besar tidak pernah meletus secara tiba-tiba. Ia selalu diawali oleh akumulasi ketegangan, fragmentasi aliansi, dan kesalahan kalkulasi strategis. Hal ini dibuktikan pada tahun 1914 didahului oleh perlombaan senjata dan krisis Balkan. Tahun 1939 lahir dari kegagalan sistem kolektif Liga Bangsa-Bangsa serta politik ekspansionisme yang tak terbendung.

Hari ini, dunia kembali menunjukkan gejala yang serupa.

Jika skenario berkepanjangan eskalasi militer langsung antara Amerika Serikat–Israel terhadap Iran benar terjadi, maka implikasinya tidak akan berhenti pada dimensi regional semata. Iran bukan sekadar negara Timur Tengah; ia adalah simpul strategis dalam jaringan geopolitik Eurasia—terhubung dengan Rusia, Tiongkok, dan poros kekuatan yang secara gradual menantang dominasi Barat.

Revolusi Iran 1979 bukan hanya perubahan rezim. Ia adalah transformasi paradigma kekuasaan: dari monarki sekuler pro-Barat menuju republik teokratis berbasis Wilayat al-Faqih. Model ini menempatkan ulama sebagai otoritas tertinggi negara—sebuah sintesis unik antara republik dan teokrasi (syiah).

Sejak saat itu, Iran memposisikan diri sebagai kekuatan resistensi terhadap hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Dalam perspektif strategi militer, Iran mengembangkan asymmetric warfare doctrine: proksi regional (Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, milisi Syiah di Irak, Houthi di Yaman), penguatan rudal balistik, serta kontrol tidak langsung terhadap choke point energi global—Selat Hormuz yang cukup vital bagi tatanan global.

Dengan kata lain, Iran bukan target yang bisa dipukul tanpa konsekuensi sistemik baik untuk skala regional dan global.

Sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Dalam skenario blokade atau eskalasi militer di kawasan tersebut:

• Harga minyak bisa melonjak drastis (Iran sebagai pemilik cadangan minyak global no.2 terbesar setelah Venezuela).

• Inflasi global meningkat (perang membuat beberapa negara akan membelanjakan anggaran logistik dan militer lebih tinggi, memicu ledakan inflasi yang tak sedikit).

• Rantai pasok energi terganggu (adanya indikasi akan terjadinya blokade jalur perdagangan internasional).

• Negara-negara berkembang menjadi korban pertama (termasuk Indonesia).

Sejarah menunjukkan bahwa krisis minyak tahun 1973 mengubah lanskap ekonomi global selama satu dekade. Jika eskalasi terjadi saat ini dan meluas, dampaknya akan lebih kompleks karena sistem ekonomi dunia kini jauh lebih terintegrasi.

Konflik Ukraina telah menguras sumber daya Rusia. Iran yang dalam beberapa tahun terakhir mempererat kerja sama militer dengan Moskow sekaligus menjadi sekutu utama Moskow di Timur Tengah baru saja diserang secara langsung oleh Amerika Serikat dan Israel (bahkan serangannya mengunci target pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei dipastikan gugur dalam serangan itu) maka sepatutnya saat ini Rusia menghadapi dilema strategis:

1. Terlibat langsung dan membuka front baru setelah sebelumnya aneksasi wilayah Ukraina masih belum tuntas dan mandek.

2. Diam dan kehilangan kredibilitas sebagai mitra strategis (kemungkinan banyak negara yang akan mempertanyakan kemampuan dan keuntungan memiliki hubungan bilateral baik politik dan militer dengan bekas negara Uni Soviet itu, setelah sebelumnya penangkapan Nicholas Maduro di Venezuela sekutu Amerika Latinnya serta kekalahan dengan kaburnya Bashar al-Assad dalam konstentasi politik berdarah di Suriah ) .

3. Mengalihkan konflik ke ruang siber dan ekonomi (telah terjadi, tetapi bukan suatu strategi yang baik).

Sementara itu, Tiongkok memiliki kepentingan vital pada stabilitas energi Iran. Beijing kemungkinan tidak akan terlibat secara militer terbuka, namun dapat mengekskalasi konflik melalui instrumen ekonomi dan diplomasi blok alternatif seperti BRICS. Namun, akan lebih masuk akal jika Tiongkok memperkuat pertahanannya di Asia Timur dengan menduduki Taiwan dan melakukan kerja sama militer dengan Korea Utara dalam hal ini melakukan operasi militer atau penaklukkan atas Korea Selatan. Hanya, jika dipikir ini akan memerlukan begitu banyak waktu dan sumbe rdaya yang tak sedikit.

Di sinilah indikasi dan potensi konflik regional berubah menjadi polarisasi global jika situasi tumbuh dan berkembang seperti yang telah digambarkan sebelumnya: Barat versus poros Eurasia.

Apakah Ini Awal Perang Dunia III?

Secara konseptual, Perang Dunia bukan hanya perang antarnegara besar, tetapi konflik sistemik lintas kawasan dengan keterlibatan blok kekuatan utama. Jika eskalasi terjadi dengan prasyarat:

1. Melibatkan NATO (saat ini hanya Amerika Serikat, namun Inggris telah memberikan izin penggunaan pangkalan militernya di Timur Tengah bagi Amerika Serikat dalam berlangsunya konflik ini),

2. Memicu respons Rusia atau Tiongkok(Rusia dan Tiongkok belum menunjukkan sikap keras dan ancaman militer dan politik kepada AS dan sekutu),

3. Mengganggu jalur perdagangan global (implikasi besar akan terjadi)

4. Mengaktifkan perang proksi di banyak teater (telah terjadi di Ukraina dan Suriah, sekarang Iran ),

Jika kondisi atau prasyarat ada, maka dunia memang memasuki fase pra-perang global. Sangat disayangkan dan sangat memilukan apabila terjadi.

Namun sejarah juga mengajarkan bahwa eskalasi dapat dihentikan oleh rasionalitas strategis. Krisis Misil Kuba 1962 hampir memicu perang nuklir, tetapi kalkulasi dingin Washington dan Moskow mencegahnya.

Indonesia bukan pemain militer global meskipun menurut International Institute for Strategic Studies (IISS) – The Military Balance 2024 kita memiliki lebih dari 400.000 personel militer aktif. Namun Indonesia adalah;

1. Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ( tetapi, mayoritas adalah Islam Sunni yang saat ini Arab Saudi juga ada dalam daftar negara yang saat ini terlibat konflik).

2. Ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

3. Anggota G20.

4. Negara non-blok dengan tradisi diplomasi aktif.

Sejak Konferensi Asia-Afrika tahun 1955, Indonesia mengusung politik luar negeri “bebas dan aktif”. Bebas berarti tidak terikat blok kekuatan dan aktif berarti berkontribusi pada perdamaian dan tidak memihak pada blok mana pun (cukup membuat Indonesia aman secara politik global sampai sejauh ini).

Namun, kata “aktif” di sini tidak sama dengan tergesa-gesa.

Dalam situasi eskalasi global, langkah paling rasional bagi Indonesia adalah:

1. Menjaga stabilitas domestik dan ketahanan energi dan keamanan nasional (besarnya indikasi agen-agen asing seperti CIA dan Mosad telah bercokol cukup lama dan menjalankan operasi di Indonesia pasca Gestapu 1965 yang membawa keruntuhan Orde Lama) .

2. Mengamankan cadangan devisa dan jalur perdagangan (diperlukan untuk mengantisipasi kenaikan mendadak harga minyak dunia).

3. Memperkuat diplomasi multilateral tanpa memihak (dengan tetap menjalin komunikasi dan hubungan tanpa ada keberpihakan, tetapi dengan tergabungnya Indonesia ke Board Of Peace bentukan Amerika Serikat kemungkinan dunia akan menilai Indonesia sedikit condong ke kubu Barat).

4. Menunggu konstelasi kekuatan mencapai pada titik keseimbangan (menunggu alur cerita perang yang masih panas antara AS-Israel dan sekutunya yaitu Arab Saudi, Qatar dan UEA melawan Rusia-Tiongkok-Iran di Timur Tengah).

Masuk terlalu dini sebagai mediator dalam konflik besar akan sangat berisiko untuk menyeret Indonesia ke pusaran kepentingan kekuatan besar yang sedang bertarung. Sejarah negara-negara non-blok menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi hanya mungkin terjadi ketika kedua pihak berada dalam fase mutually hurting stalemate yakni kondisi di mana perang sudah terlalu mahal untuk dilanjutkan.

Tanpa kondisi itu, mediator hanya menjadi simbol tanpa pengaruh nyata dan kemungkinan juga akan terjebak dan tergilas di antara dua kepentingan yang berlawanan.

Dalam geopolitik, kecepatan bukan selalu keunggulan. Ketepatan dalam membaca momentumlah jauh lebih menentukan posisi.

Jika dunia benar-benar bergerak menuju eskalasi besar antara dua kiblat kekuatan politik global, maka posisi Indonesia harus tetap konsisten pada prinsip bebas-aktif—namun dengan kehati-hatian strategis dan pertimbangan matang.

Indonesia tidak perlu menjadi pion moral yang tergesa-gesa dalam situasi perang saat ini.

Indonesia juga tidak boleh menjadi satelit kekuatan tertentu.

Indonesia seharusnya menunggu situasi dan kondisi yang stabil serta terbuka bagi diplomasi rasional, kemudian baru memastikan untuk masuk sebagai penengah yang kredibel di antara dua kutub kekuatan dunia.

Dalam diplomasi global, waktu adalah senjata.

Akhirnya ,"Kedamaian yang tak dihargai membawa perang yang memilukan dan perang yang memilukan justru membawa kedamaian semu yang tak abadi dan penuh dendam."

Seharusnya memang perang ini tak perlu terjadi...