Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lembaga jasa keuangan (LJK) memantau setiap perkembangan dinamika global, khususnya eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel.
Friderica Widyasari Pjs. Ketua Dewan Komisioner OJK juga meminta LJK memperkuat manajemen risiko dan melakukan stress testing di berbagai skenario, terkait konflik tersebut.
“Sehubungan dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, lembaga jasa keuangan kami minta untuk terus mencermati situasi yang terjadi serta melakukan antisipasi dampaknya terhadap kondisi debitur dan juga di pasar keuangan itu sendiri,” kata Friderica seperti dilansir Antara di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Friderica menyebut adanya risiko penurunan (downside risk), yang dapat memicu volatilitas pasar keuangan global. Lantara terjadi peningkatan tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi awal 2026, termasuk konflik di Timur Tengah dan dinamika kebijakan dagang AS.
OJK menyebut ada tiga jalur (channel) yang terus dicermati. Salah satunya antisipasi dampak rambatan akibat peningkatan harga minyak dunia. Katanya ada risiko serius, apabila penutupan Selat Hormuz terjadi berkepanjangan.
“Karena ini kan 30 persen supply minyak dunia itu lewat situ, kemudian LNG (liquefied natural gas) juga cukup signifikan. Sehingga kita antisipasi dampak rambatannya di kita terkait dengan harga minyak ini,” ujarnya.
Kedua adalah risiko peningkatan inflasi global yang akan berpengaruh pada arah suku bunga kebijakan bank sentral. Dampak yang perlu diantisipasi adalah pengetatan likuiditas di pasar keuangan global, serta dampak terhadap prospek pertumbuhan ekonomi.
“Sehingga kita juga melihat bagaimana potensi perebutan persaingan untuk dana-dana ini, dan makanya kita harus memastikan persiapan kita di dalam negeri untuk bisa menghadapi eksposur global yang tinggi ini,” tuturnya.
Terakhir soal peningkatan ketidakpastian yang mendorong flight to quality terhadap instrumen safe haven.
Katanya dalam situasi seperti saat ini, pasar negara berkembang dan Indonesia dituntut menunjukkan integritas dan likuiditas yang kuat, sekaligus data keuangan yang kredibel, sehingga tetap kompetitif dan menarik aliran modal asing.
OJK memperkuat fundamental sektor keuangan dan melanjutkan reformasi untuk meningkatkan integritas dan likuiditas pasar.
“OJK dan SRO tentu punya serangkaian instrumen kebijakan apabila diperlukan diaktivasi dalam hal adanya fluktuasi pasar yang tidak kita harapkan,” katanya.
Koordinasi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), juga diperkuat.(ant/lea/faz)
