Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan impor crude oil atau minyak mentah dari Timur Tengah akan dialihkan dengan mengambil pasokan dari Amerika Serikat (AS).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memastikan pasokan energi dalam negeri tetap terjaga di tengah konflik antara AS, Israel, dan Iran.
"Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Selasa (3/3/2026).
Adapun sebagian impor yang dialihkan ke AS merupakan bagian dari komitmen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang telah diteken pemerintah AS dan RI.
Bahlil menerangkan bahwa perang yang terjadi di Timur Tengah telah menyebabkan ketidakpastian distribusi dan pasokan energi global. Hal ini berkaitan dengan Selat Hormuz yang terdampak konflik tersebut.
Padahal, Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran terpenting di dunia yang dilewati sekitar 20,1 juta barel minyak per hari (barrel per day/bpd). Sebagian di antaranya merupakan pasokan crude untuk Indonesia dari Timur Tengah.
Baca Juga
- Bahlil: Impor Minyak RI dari Timur Tengah Hanya 20%-25%
- Bukan dari Timur Tengah, Impor Minyak RI Terbesar dari Singapura & Malaysia
- Israel-AS Serang Iran, Pemerintah Buka Opsi Impor Minyak dari Luar Timur Tengah
"Dengan berbagai macam dinamika yang ada, alhamdulillah ternyata setelah tadi kita melakukan pendetailan, dari total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20%–25%," terangnya.
Sementara itu, sisa impor crude RI diambil dari Afrika, seperti Angola, serta dari Amerika dan beberapa negara lain seperti Brasil. Untuk itu, pemerintah tengah berupaya memastikan pasokan dari Timur Tengah dialihkan ke negara lain.
"Sebanyak 25% dari total crude yang kita pesan dari Middle East itu akan dialihkan," tegasnya.
Dalam hal ini, Bahlil menegaskan bahwa setelah berbagai kajian yang dilakukan dengan sejumlah negara, pemerintah belum dapat memastikan kapan ketegangan ini akan berakhir.
Oleh karena itu, dia juga membuka opsi pengalihan impor LPG. Saat ini, Indonesia mengimpor 7,3 juta ton LPG per tahun dan pada tahun ini meningkat menjadi 7,8 juta ton.
"Sebanyak 70%-nya sekarang kita ambil dari Amerika, 30%-nya dari Middle East, dari Saudi Aramco. Kita tahu bahwa dari informasi dinamika ketegangan di Timur Tengah juga terkait dengan Saudi Aramco itu juga terdampak dinamika di sana," terangnya.
Alhasil, pemerintah juga memastikan akan melakukan pengalihan impor LPG agar tidak terkena dampak dari perang di Timur Tengah tersebut. Namun, Bahlil belum memberikan kepastian wilayah sumber alternatif impor LPG.
"Yang keempat adalah pasti dampaknya kepada persoalan harga. Kita tahu bahwa di dalam APBN kita, harga ICP itu US$70 per barel dan sekarang sudah naik menjadi US$78 sampai US$80 per barel," jelasnya.
Bahlil tidak memungkiri akan ada dampak kenaikan subsidi yang akan ditanggung negara. Namun, kenaikan harga ICP itu juga akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.
"Karena kita juga berkontribusi kurang lebih sekitar 600.000 barel sampai lebih dari 600.000 barel per hari. Nah, selisih ini yang sedang kita hitung," tuturnya.
Bahlil mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pihaknya berhati-hati dalam menghitung kajian ini dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri guna memberikan kepastian kepada masyarakat.
Jika Anda mau, saya juga bisa bantu membuat versi yang lebih padat (straight news 6–7 paragraf) agar lebih tajam untuk halaman ekonomi.
