SEMARANG, KOMPAS — Badan Gizi Nasional atau BGN angkat suara perihal keputusan beberapa sekolah yang mengembalikan makan bergizi gratis kepada pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menyebut, sekolah boleh mengembalikan MBG, bahkan menolaknya
Beberapa waktu terakhir, beberapa sekolah di Jawa Tengah diprotes orangtua murid mengenai kualitas makanan bergizi gratis (MBG) Ramadhan. Pihak sekolah sudah berupaya menyampaikan keluhan para orangtua ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Akan tetapi, pihak sekolah menilai perbaikan tidak kunjung dilakukan. Kecewa dengan sikap SPPG, sekolah memutuskan mengembalikan MBG.
Menanggapi itu, Nanik menyebut keputusan itu boleh saja dilakukan. Menurutnya, BGN tidak pernah memaksa sekolah menerima MBG. Selama ini, dikatakan Nanik, tidak ada aturan yang mewajibkan sekolah menerima MBG.
"Boleh (mengembalikan MBG), bahkan tidak menerima boleh, menolak pun enggak masalah. Yang penting buat surat pernyataan menolak MBG, enggak masalah," kata Nanik usai Rapat Koordinasi Program MBG di kompleks Kantor Gubernur Jateng di Semarang, Selasa (3/3/2026).
Menurut Nanik, masih banyak sekolah yang saat ini mengantre mendapatkan MBG. Sehingga, MBG yang ditolak bisa dialokasikan untuk sekolah-sekolah yang belum menerimanya.
Nanik menyebut, selama ini, BGN menghadirkan MBG untuk membantu mengintervensi perbaikan gizi para pelajar. Sekolah yang menolak bakal dianggap para siswanya sudah terpenuhi gizinya. Ke depan, BGN tidak bertanggung jawab dalam memenuhi gizi di sekolah yang menolak itu.
Selain itu, Nanik juga tidak melarang orangtua mengunggah menu-menu MBG di media sosial. Namun, Nanik berpesan agar apa yang diunggah merupakan fakta dan aktual.
"Kami sangat berharap dan sangat terbantu kalau masyarakat meng-upload menu, tapi tolong sebutkan sekolahnya di mana, SPPG di desa mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Hari itu juga akan kami tindak lanjut," ucap Nanik.
Nanik menjamin, orangtua yang mengunggah menu MBG di medsos tidak akan diintimidasi. Menurut dia, pengawasan dari orangtua dengan cara itu dinilai baik untuk membantu BGN yang memiliki keterbatasan jumlah pengawas di lapangan.
”Jangan video yang sudah tahun lalu diviralkan lagi. Itu kan jadi kayak punya tujuan-tujuan lain," ujar dia.
Selama ini, para orangtua, disebut Nanik, protes mengenai harga paket MBG Ramadhan yang dinilai tidak sesuai. Menurut Nanik, selama Ramadhan, harga paket MBG yang disalurkan yakni Rp 8.000-Rp 10.000, bukan Rp 15.000.
Orangtua siswa atau pihak sekolah yang menemukan menu MBG di bawah Rp 8.000 diminta melapor ke BGN atau Satuan Tugas MBG terdekat.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, ada 96 kejadian menonjol terkait MBG yang terjadi di Indonesia selama Januari hingga Februari 2026. Dari jumlah tersebut, 22 kejadian terjadi di berbagai wilayah di Jateng.
"Kejadian menonjol itu artinya masakannya menimbulkan sakit bagi anak, ada yang SPPG yang kualitasnya kurang bagus, instalasi pengolahan air limbahnya belum dibangun, belum mengurus sertifikasi laik higiene sanitasi, dan kualitas menu MBG Ramadhan yang tidak memenuhi standar," kata Dadan.
Menurut Dadan, ada 22 SPPG di Jateng yang distop sementara operasionalnya karena berbagai persoalan. Menurutnya, penghentian operasional sementara itu dilakukan supaya bisa melakukan investigasi dan evaluasi. Apabila SPPG dinilai sudah bisa melakukan perbaikan, operasionalnya bakal dibuka kembali.
"Untuk berapa lama penutupannya sangat bergantung pada hasil investigasi. Kalau misalnya dalam 3 minggu sudah diketahui penyebabnya dan sudah bisa diperbaiki, bisa jalan lagi. Tapi, contoh di Bogor waktu itu 2 bulan, di Bandung hampir 3 bulan, sangat tergantung besarnya kasus," ucapnya.
Sebelumnya, sejumlah sekolah di Jateng memutuskan mengembalikan MBG yang diterima dari SPPG. Salah satunya SMP Negeri 1 Tayu. Sekolah itu mengembalikan dua jenis paket MBG untuk dua hari bagi 900 siswa mereka pada Jumat (27/2/2026).
Kepala SMPN 1 Tayu, Sri Wahyuni mengatakan, dua jenis paket untuk MBG Ramadhan dua hari itu, terdiri dari ketan kukus, jeruk dan kurma serta belimbing, roti, jeruk dan kacang. Saat diterima, ketan kukusnya disebut dalam kondisi kurang baik. Sebagai bentuk protes, paket-paket itu pun dikembalikan.
Sebelumnya, Sri juga sudah lebih dari 10 kali menyampaikan komplain ke pihak SPPG. Meski pihak SPPG telah meminta maaf dan berjanji bakal melakukan perbaikan, hal itu dinilai pihak sekolah tak kunjung dilakukan.
"Selama Ramadhan, pernah dijumpai menu masakan udang sudah berbau dan tidak layak makan. Pernah juga kacang rebus, sebelum dibagikan ke anak-anak sudah berlendir dan basi. Kemudian, anggur dan jambu yang sudah tidak layak masih dimasukkan. Lalu, ada kue kukusan yang sudah basi saat dimakan untuk berbuka puasa," kata Sri.
Menurut Sri, pihak sekolah langsung menginstruksikan kepada anak-anak yang mendapatkan MBG Ramadhan dalam kondisi-kondisi tersebut untuk membuangnya. Pihak sekolah khawatir, jika dikonsumsi makanan-makanan itu akan memicu gangguan kesehatan.
Pengembalian seluruh paket MBG Ramadhan juga dilakukan SDN Dukuh 05 Salatiga. Pengembalian paket MBG itu dilakukan pada Selasa (24/2/2026). Kala itu, jumlah MBG yang dikembalikan ke pihak SPPG sebanyak 158 paket.
Kepala SDN Dukuh 05 Salatiga, Jumarti mengatakan, isi paket MBG hari itu, yakni roti, telur ikan, jeruk, dan kurma. Roti yang kala itu disalurkan disebut berukuran terlalu kecil dan sebagian jeruknya busuk.
Harga paket MBG yang kala itu dibagikan juga dinilai tidak sampai Rp 10.000, sebagaimana yang ditentukan BGN.
Setelah mengetahui kondisi itu, Jumarti protes kepada para petugas SPPG yang datang untuk mengantar MBG ke sekolah itu. Protesnya itu divideokan dengan tujuan awal sebagai dokumentasi internal sekolah. Namun, video itu akhirnya diunggah seseorang hingga akhirnya viral di medsos.
"Tujuan saya video itu semata-mata untuk dasar perbaikan kualitas MBG, sebagai dasar kenapa kok saya komplain dan MBG waktu itu harus dikembalikan. Supaya SPPG berbenah, membuat yang terbaik untuk anak-anak, terkhusus di bulan puasa ini, anak-anak ya diberi yang bagus lah," kata Jumarti.
Jumarti menyebut, protes yang dilakukan kala itu bukan yang pertama. Sebelumnya, pihak sekolah telah beberapa kali menyampaikan protes kepada pihak SPPG usai mendapatkan laporan dari orangtua siswa.
Sebagian orangtua siswa di berbagai daerah di Jateng juga kompak mengunggah menu MBG Ramadhan anak mereka ke media sosial. Dalam unggahannya, para orangtua menyelipkan kritikan agar SPPG berbenah dan bisa menghasilkan MBG yang layak.
Sariyatun (49), warga Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang bersama para orangtua lain di sekolah anaknya turut mengunggah menu MBG Ramadhan yang dinilai tak layak ke media sosial.
Upaya itu, disebut Sariyantun, dilakukan setelah protes yang dilayangkan kepada pihak SPPG melalui pihak sekolah tak kunjung direspons dengan perbaikan.
Sariyantun mencontohkan, pada Rabu (25/2/2026), anaknya yang duduk di bangku kelas VI SD membawa pulang roti yang kedaluwarsa di hari yang sama. Demi keamanan, Sriyatun melarang anaknya memakan roti itu.
"Waktu mengecek di grup (percakapan) orangtua dan wali murid, saya kaget ternyata malah ada yang dapat (roti), kedaluwarsanya sehari dan dua hari sebelumnya. Langsung protes semua ke pihak sekolah," kata Sariyantun, Kamis (26/2/2026).
Menu makanan tak layak seperti itu bukan kali pertama didapatkan oleh anak Sariyatun. Beberapa hari sebelumnya, selama dua hari berturut-turut, anaknya itu mendapatkan buah jeruk dan buah salak busuk dari program MBG.
"Terus pernah juga anak saya dapat bubur kacang hijau. Tapi, saat saya cium baunya kecut terus rasanya aneh, seperti sudah basi. Jadi saya buang," ucapnya.
Kemudian, di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati dan ratusan orangtua siswa penerima MBG berdemo di depan SPPG Tlogowungu 1 pada Jumat (27/2/2026).
Demonstrasi itu dilakukan karena pihak SPPG tak juga berbenah meski hampir setiap hari diprotes melalui unggahan di medsos dan laporan ke pihak sekolah.
"Awalnya kami pantau dulu, tapi kok tidak ada perubahan. Yang terbaru hari ini, anak-anak dapat jeruk busuk. Kami kesal, sehingga kami menggelar aksi menuntut transparansi SPPG. Kenapa anggarannya besar tapi kualitas MBG yang diberikan ke anak-anak buruk?" ujar Muhammad Ali (31), warga Kecamatan Tlogowungu.
Ali menyebut, massa aksi juga menuntut tanggung jawab para ahli gizi yang dipekerjakan di SPPG Tlogowungu 1. Menurutnya, para ahli gizi seharusnya amanah dalam menjalankan tugasnya, memastikan anak-anak mendapatkan menu MBG yang layak, sehat, dan bernutrisi tinggi.
”Bukan malah membiarkan makanan-makanan tidak layak didistribusikan ke anak-anak,” kata dia.
