Rencana penutupan Selat Hormuz berpotensi mengguncang pasokan energi global dan menekan ketahanan energi Indonesia. Sumber energi alternatif mesti segera didorong.
Kenaikan harga minyak mentah dalam dolar juga berisiko memperlebar defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan. Sementara itu, cadangan energi nasional dinilai masih terbatas untuk menahan gejolak berkepanjangan.
Selain minyak, jalur tersebut juga menjadi lintasan utama pasokan LNG dan LPG global. Indonesia sendiri masih mengimpor sekitar 70 persen kebutuhan LPG.
“Kalau jalur ini terganggu, ketahanan energi rumah tangga dan UMKM ikut terancam. Bisa terjadi kelangkaan dan lonjakan harga,” jelas Pakar Energi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Muhammad Bachtiar Nappu.
Tak hanya energi, distribusi pupuk dunia juga berpotensi terganggu. Sekitar 43 persen ekspor urea global berasal dari kawasan Teluk. Jika pasokan tersendat, biaya produksi pertanian meningkat dan harga pangan ikut terdorong naik.
Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan China sangat rentan karena sekitar 80 persen impor energinya melewati Selat Hormuz. Dampaknya bisa meluas pada perlambatan ekonomi global.
Dampak lanjutannya terhadap sistem kelistrikan nasional. Selain berbasis minyak, pembangkit listrik Indonesia masih didominasi batubara. Jika harga batubara ikut melonjak dan subsidi tak mampu menutup kenaikan biaya, kapasitas pembangkitan bisa terganggu.
“Kalau beban listrik 1.000 MW sementara kemampuan pembangkit hanya 800 MW, maka beban harus dikurangi. Itu yang disebut manajemen beban atau dalam istilah sosial pemadaman bergilir,” ujarnya.
Pengalaman beberapa tahun lalu saat konflik Rusia-Ukraina dan kemarau panjang menekan pasokan energi, sehingga terjadi pemadaman bergilir di sejumlah daerah.
Untuk mengantisipasi dampak krisis, harus ada diversifikasi sumber impor. Indonesia perlu mencari alternatif pasokan selain Timur Tengah, seperti dari Amerika Serikat, Kazakhstan, atau Australia, guna mengurangi ketergantungan pada satu kawasan.
Optimalisasi produksi domestik juga opsi. Proyek refinery seperti RDMP perlu dipercepat. Sumur-sumur tua dan blok migas existing juga harus dimaksimalkan untuk meningkatkan lifting minyak nasional.
Substitusi LPG ke kompor listrik induksi serta pengembangan DME (dimethyl ether) dari batubara dinilai sebagai solusi jangka pendek. Dalam jangka panjang, pengembangan energi terbarukan seperti surya, angin, hidro, dan panas bumi harus dipacu.
Subsidi energi sebaiknya lebih diarahkan pada program berkelanjutan, seperti pemasangan panel surya atap bagi masyarakat, guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
“Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kita harus melakukan diversifikasi dan transisi secara bertahap agar lebih mandiri dan berkelanjutan,” tegas Bachtiar.
Krisis di Selat Hormuz bukan sekadar isu geopolitik regional, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi global dan ketahanan energi nasional. Tanpa mitigasi yang tepat, dampaknya bisa menjalar dari sektor energi ke listrik, pupuk, hingga harga pangan dan inflasi secara luas.
Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia yang menghubungkan Teluk Oman dan Teluk Persia. Pada bagian tersempitnya, lebarnya hanya sekitar 2 mil laut atau sekitar 3,2 kilometer dan berada dalam pengaruh Iran.
“Sekitar 21 juta barel minyak per hari atau kurang lebih 20 persen kebutuhan minyak dunia melewati jalur itu. Bukan hanya minyak, sekitar 20 persen pasokan LNG dunia juga melintas di sana,” ujarnya.
Jika terjadi pembatasan atau larangan pelayaran, kapal-kapal pengangkut energi enggan melintas karena risiko tinggi. Premi asuransi melonjak dan biaya distribusi meningkat. Dalam kondisi pasokan turun sementara permintaan tetap, harga energi global hampir pasti terdorong naik.
Indonesia saat ini masih menjadi net importir minyak. Dari kebutuhan sekitar 1,4 juta barel per hari, produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Sisanya dipenuhi melalui impor, yang sebagian jalurnya melewati kawasan tersebut.
Jika harga minyak dunia melonjak dari kisaran USD 70 per barel menjadi USD 100, bahkan berpotensi menembus USD 150 bila krisis berlangsung lebih dari sebulan, dampaknya akan sangat besar.
“Harga BBM dunia naik. Kalau pemerintah menahan harga dalam negeri, berarti subsidi harus ditambah. Pertanyaannya, apakah fiskal kita cukup kuat?” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan situasi saat ini mirip dengan krisis energi yang terjadi saat awal konflik Rusia-Ukraina dimulai.
Pemerintah Indonesia sendiri memilih untuk bersikap waspada sambil terus memantau perkembangan durasi konflik sebelum merumuskan kebijakan lebih lanjut.(uca/zuk)
