REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau penguatan ketahanan pangan Indonesia sebagai upaya mitigasi terhadap potensi gangguan ekonomi yang disebabkan oleh ketegangan di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua MUI, Cholil Nafis, di Jakarta pada Selasa.
MUI menyoroti bahwa jika konflik di Timur Tengah berujung pada penutupan Selat Hormuz dan melonjaknya harga minyak, perekonomian Indonesia akan terpengaruh, terutama karena negara ini masih mengimpor bahan bakar. "Dengan memperkuat ketahanan pangan nasional, kami berharap dampaknya bisa diminimalkan. Yang terpenting, kita harus memastikan dampak ekonomi tidak berkembang menjadi masalah keamanan domestik," kata Nafis.
Nafis menekankan pentingnya berbicara dengan satu suara dalam menghadapi konflik Timur Tengah, yaitu mengutamakan kemanusiaan, mengakhiri kekerasan, dan mendorong perdamaian. "Kami mendukung upaya Presiden Prabowo untuk bertindak sebagai penengah, karena dalam Islam, memediasi antara pihak yang bertikai adalah tindakan yang sangat mulia," ujarnya.
Namun, ia melanjutkan, penting bagi Indonesia untuk tetap menjaga prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif sambil melindungi keamanan dan kepentingan domestiknya. Ia juga mencatat bahwa konstitusi Indonesia mengamanatkan partisipasi dalam menjaga perdamaian dunia, sehingga niat Presiden untuk menjadi mediator layak mendapatkan dukungan penuh.
Nafis menambahkan, "Kami mendukung sepenuhnya tanpa bersikap pesimis, dan tetap realistis dengan kapasitas dan saluran diplomatik yang ada." Terkait eskalasi konflik yang semakin intensif, MUI menegaskan bahwa semua orang secara alami menginginkan dunia yang damai.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dalam hal ini, Nafis mengutuk serangan terhadap Iran namun juga mendesak agar setiap respons balasan tidak melampaui batas, terutama hingga mengganggu negara tetangga atau dua kota suci Islam, Makkah dan Madinah. "Konflik ini tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi konflik regional atau memicu konflik global," tegasnya.
