Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengungkap keikutsertaan RI dalam Board of Peace (BoP) turut dibahas dalam diskusi kebangsaan yang digelar Presiden Prabowo Subianto. Dalam forum itu, Prabowo menjelaskan alasannya gabung Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump tersebut.
"Memang dijelaskan tadi, dan ada melatarbelakangi berbagai pemikiran pemikiran yang cukup strategis kenapa dan mengapa sehingga Indonesia mengambil posisi sebagai anggota dalam BoP," kata Paloh usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Ia menilai langkap sudah tepat bergabung di Dewan Perdamaian tersebut. Ia juga mengapresiasi komitmen Prabowo tetap mempertahankan politif bebas aktif.
"Ya jelas lah. Bahwasanya kita menegaskan kembali bagaimana mempertahankan politik bebas dan aktif, rasa simpati dan empati yang besar terhadap bagaimana perjuangan rakyat Palestina tadi ditegaskan kembali," ujarnya.
Meski ada eskalasi di Timur Tengah, Paloh mengungkap Prabowo tetap akan berada di BoP. Kecuali menurutnya, jika ada perkembangan lain yang perlu dievaluasi bersama negara anggot lainnya.
"Sampai hari ini barangkali masih dalam posisi seperti itu, kecuali ada perkembangan bersama beberapa negara lain nanti, mengevaluasi ulang kembali arti kebiasaan Indonesia di BoP bersama beberapa negara lainnya," ujarnya.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran hingga memicu situasi mencekam di Timur Tengah. Berdasarkan keterangan yang dilihat pada Minggu (1/3/2026), ada 9 poin yang disampaikan MUI menyikapi serangan brutal AS-Israel ke Iran. Pernyataan itu ditandatangani langsung oleh Ketua MUI KH Anwar Iskandar.
Dari 9 poin itu, salah satunya MUI mendorong berbagai negara menjadi juru damai atas konflik yang ditimbulkan Amerika Serikat dan Israel. MUI juga meminta pemerintah Indonesia untuk mencabut keanggotaan dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump lantaran dinilai tak efektif menjaga keamanan dunia.
"Amerika Serikat, yang tengah memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui BoP, menghadapi pertanyaan besar yaitu apakah strategi tersebut sungguh diarahkan untuk perdamaian yang adil, atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina?," kata MUI.
"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina. Karena yang terjadi justru sebaliknya Trump melakukan serangan bersama Israel terhadap Iran dan memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi," sambungnya.
(eva/azh)
