Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Habiburokhman, memberikan jawaban menohok terkait sorotan anggota PDIP, Adian Napitupulu, terhadap progam Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk ke anggaran pendidikan. Habiburokhman meminta Adian untuk menantang debat Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, yang juga merupakan kader PDIP.
Ketua Komisi III DPR ini mengatakan Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR telah membenarkan pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya terkait anggaran MBG yang telah disetujui pemerintah dan DPR sejak tahun 2025 dan 2026. Habiburokhman mengatakan semua fraksi, termasuk Adian Napitupulu di Fraksi PDIP menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan MBG.
"Daripada menantang debat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, sebaiknya Adian Napitupulu menantang debat dahulu Ketua Badan Anggaran sekaligus rekan separtai beliau Buya Said Abdullah, atau lebih menarik kalau Adian berdebat dengan dirinya sendiri selaku anggota DPR RI yang turut menyetujui APBN," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).
Habiburokhman mengatakan politikus harus berpihak pada kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil. Dia menyebut tidak ada anggaran penting yang dihapus untuk memberi ruang pada program MBG.
"Nilai politisi ada pada keberpihakan kepada rakyat kecil serta konsistensi sikap dan ucapan, jangan karena nafsu cari panggung membuat kita membabi buta. Secara faktual, masuknya MBG di anggaran pendidikan memang memiliki alasan yang kuat yakni karena penerima MBG adalah siswa yang menjadi bagian terpenting dari sistem pendidikan. Selain itu tidak ada alokasi lebih penting yang dihapus untuk penganggaran MBG, yang ada adalah menghapus kegiatan-kegiatan tidak efisien dan rawan korupsi di sektor tersebut," katanya.
Menurut Habiburokhman, masalah anggaran MBG yang kini menjadi sorotan di kalangan PDIP menjadi tidak relevan mengingat PDIP ikut menyetujui anggaran tersebut di DPR.
"MBG adalah program terbaik dan sangat berguna untuk anak-anak kita. Hal ihwal persetujuan anggaran sudah berlalu karena sudah kita sepakati, tinggal sekarang kita awasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan," terang Habiburokhman.
Pernyataan PDIP terkait MBG sebelumnya disampaikan menyusul adanya pernyataan dari sejumlah pejabat negara yang menyebutkan bahwa anggaran MBG merupakan hasil efisiensi dan tidak mengambil jatah anggaran pendidikan. Hal ini memicu pertanyaan dari pengurus DPD-DPC PDIP, hingga masyarakat luas mengenai fakta sebenarnya.
"Kawan-kawan kami di bawah memahami bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, dalam konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2).
Namun, berdasarkan dokumen resmi negara, dana untuk program MBG nyatanya memotong porsi anggaran pendidikan tersebut.
(ygs/yld)
