Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026.
Target tersebut disampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).
Dalam sambutannya, Cak Imin menyoroti bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan mendasar di Indonesia. Ia mengungkapkan adanya tren penurunan jumlah kelas menengah serta peningkatan signifikan kelompok rentan miskin.
"Hal ini menunjukkan struktur kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya kokoh menghadapi tekanan-tekanan ekonomi. Tekanan biaya hidup, ketidakpastian pasar kerja, serta meningkatnya biaya pendidikan dan kesehatan akan terus berpotensi menggerus daya tahan kelas menengah kita," kata Cak Imin.
Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa guncangan ekonomi dapat dengan mudah mendorong kelompok rentan terjerumus ke dalam kemiskinan. Padahal, konsumsi kelas menengah selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
"Oleh karena itu, kebijakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus membantu yang miskin, tetapi kita harus terus bergerak mencegah kelompok rentan dan kelas menengah supaya tidak turun kelas," ucapnya.
Cak Imin juga menekankan pentingnya indikator kemiskinan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa pengabaian terhadap indikator tersebut akan berdampak pada kebijakan dan anggaran yang tidak menyentuh kesejahteraan masyarakat serta berpotensi memperlebar ketimpangan.
"Pemerintah telah menetapkan target ambisius dan terukur, yaitu kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2026. Seiring dengan itu, kita optimis dan yakin kemiskinan nasional turun hingga angka maksimal 5% pada tahun 2029. Pencapaian target tersebut menuntut kerja kolektif semua pihak, antar pemerintah pusat dan daerah, dengan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat," tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dirancang sebagai proyek percontohan. Program pertama yang diluncurkan adalah Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja.
"Yang pertama, Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja, yaitu menjamin akses pendapatan kelompok rentan melalui pelatihan singkat dan langsung penempatan bekerja. Sudah dimulai dan akan terus kita jalankan dan kita harapkan semua menjalankan pelatihan untuk saudara-saudara kita di zona miskin ekstrem sehingga memiliki skill untuk bisa diserap di dunia kerja," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 10.000 hunian pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan beban biaya hidup tenaga kerja. Program lainnya meliputi penghapusan piutang iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penyiapan SDM berdaya saing melalui program SMK Go Global, serta pemberian ruang ekonomi bagi UMKM melalui program Pasar 1001 Malam.
"Yang kelima, memberikan ruang gerak ekonomi bagi UMKM dengan memberikan fasilitas pemerintah yang memadai terutama di tempat-tempat yang strategis sehingga UMKM bisa menunjukkan eksistensi dan kemampuannya berinteraksi dengan pasar. Program ini kita sebut Pasar 1001 Malam sehingga pemerintah mendorong tumbuh kembangnya UMKM melalui seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah," paparnya.
Tak hanya itu, Cak Imin menjelaskan, pemerintah juga mendorong reformasi kepemilikan tanah melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria serta langkah pemulihan pascabencana, terutama di wilayah Sumatera.
"Langkah ketujuh, reformasi kepemilikan tanah terutama bersama Kementerian Reformasi Agraria, yaitu Tanah Objek Reforma Agraria untuk keadilan akses lahan. Yang kedelapan, langkah-langkah pemulihan pasca bencana alam dan salah satunya yang paling serius kita lakukan hari ini adalah di wilayah Sumatera," tandas dia.
