Iran merespons serangan AS-Israel pada Sabtu (28/2/2026) dengan menutup Selat Hormuz, jalur yang selama ini dilalui oleh sekitar 26 persen perdagangan minyak mentah dunia. Dampaknya, pasokan minyak global berkurang dan harganya dengan cepat merangkak naik.
Berkurangnya pasokan minyak dan kenaikan harga akan menambah tekanan fiskal bagi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak. Setidaknya, kenaikan harga minyak mentah akan menambah beban subsidi bahan bakar minyak, juga energi. Apalagi kenaikan harga minyak diikuti oleh pelemahan rupiah.
Dalam artikel ini, Anda bisa mempelajari sebagai berikut:
- Bagaimana tren harga minyak mentah pascapenutupan Selat Hormuz?
- Bagaimana dampaknya bagi Indonesia?
- Apa saja langkah yang disiapkan pemerintah?
- Apakah pemerintah akan menaikkan harga BBM?
- Apa yang mungkin terjadi jika harga BBM naik?
Sejak serangan Israel yang didukung AS ke Iran pada Sabtu (28/2/2026), harga minyak terus merangkak naik. Awal pekan lalu, minyak mentah Brent masih dijual 71,24 dolar AS per barel. Pada Senin (2/3/2026), harga minyak di pasar Asia pada pembukaan perdagangan Brent naik menjadi 80 dolar AS per barel.
Sementara West Texas Intermediate, minyak mentah ringan yang diproduksi di AS, dijual sekitar 72 dolar AS per barel pada Senin pagi. Harga ini, menurut data dari grup CME, naik sekitar 7,3 persen dari harga perdagangan pada Jumat, yakni 67 dolar AS per barel.
Direktur Bagian Timur Tengah dan OPEC pada lembaga analis Kpler, Amena Bakr, memperkirakan, harga minyak mentah bisa terus naik hingga 99 dolar AS per barel.
Selain minyak, harga gas alam juga meroket. Di Eropa harga gas alam naik lebih dari 39 persen setelah perusahaan energi milik Qatar menyatakan menghentikan produksi gas alam cair.
Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak ditetapkan 70 dolar AS per barel. Sementara itu, rata-rata harga Brent tahun berjalan telah mencapai 72 dolar AS per barel.
Sejauh ini, kebutuhan minyak mentah Indonesia sehari sebesar 1,5-1,6 juta barel, sementara lifting minyak Indonesia katakanlah 500.000-600.000 barel per hari. Minyak yang mesti diimpor 900.000-1 juta barel per hari.
Dengan demikian, kenaikan harga minyak yang diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah berisiko secara langsung menekan stabilitas fiskal, memicu inflasi, dan mengganggu ekonomi domestik Indonesia.
Berdasarkan analisis sensitivitas fiskal Bank Mandiri, setiap kenaikan 1 dolar AS harga minyak berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN sebesar Rp 10,3 triliun. Sebaliknya, tambahan penerimaan pajak dan royalti hanya sekitar Rp 3,5 triliun.
”Jika harga minyak bertahan di atas asumsi APBN, pemerintah berpotensi menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini tentu akan berdampak pada inflasi domestik,” kata Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro, Minggu (1/3/2026).
Adapun analisis Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyebutkan, harga minyak yang sebelumnya berkisar 67–70 dolar AS per barel berpotensi naik menjadi 80-90 dolar AS per barel dalam skenario moderat. Dalam skenario yang lebih darurat, harga minyak bisa merangkak ke level 100-150 dolar AS per barel.
”Dalam skenario moderat saja, defisit APBN berpotensi melebar lebih dari Rp 106 triliun. Bisa melampaui Rp 225 triliun dalam skenario parah,” ujar ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet.
Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan minyak yang diikuti lonjakan harga seiring penutupan Selat Hormuz. Langkah tersebut antara lain diversifikasi pasokan minyak mentah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (2/3/2026), mengatakan, pemerintah telah memiliki kesepakatan awal untuk memperoleh pasokan minyak dari kawasan di luar Timur Tengah.
”Pemerintah sudah punya MoU untuk mendapatkan suplai dari non–Middle East. Misalnya kemarin Pertamina sudah bikin MoU dengan Amerika (Serikat), beberapa dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain,” ujar Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Selasa (3/3/2026), menjelaskan, selama ini minyak mentah yang diimpor dari Timur Tengah sebesar 20–25 persen dari total impor minyak mentah Indonesia. Sisanya dipasok dari sejumlah negara di Afrika, seperti Angola, serta dari Amerika Serikat dan Brasil.
Untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin RON 90, 93, 95, dan 98, impor selama ini tidak berasal dari Timur Tengah, tetapi dari kawasan Asia Tenggara sehingga relatif tidak terdampak.
Dengan komposisi tersebut, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan yang melewati Selat Hormuz relatif terbatas. Walakin, jika konflik di Timur Tengah berlangsung lama, kata Bahlil, pemerintah akan mengalihkan pasokan minyak dari kawasan itu ke AS.
Sementara itu, impor liquefied petroleum gas (LPG) nasional sekitar 70 persennya berasal dari Amerika Serikat dan 30 persen dari Timur Tengah. Pemerintah juga menyiapkan opsi pengalihan sebagian pasokan LPG guna meminimalkan risiko.
Bahlil mengakui bahwa kenaikan harga minyak dan energi global akan menambah beban subsidi energi. Hal ini harus dihitung secara hati-hati karena berdampak pada subsidi yang akan ditanggung negara.
Di sisi lain, lanjut Bahlil, dengan kenaikan harga ICP (Indonesian Crude Price), negara juga mendapat tambahan pendapatan dari lifting sekitar 600.000 barel per hari.
Sejauh ini, menurut Bahlil, tidak ada kenaikan harga untuk BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun solar subsidi, setidaknya menjelang Idul Fitri.
”Kalau yang disubsidi, selama belum ada kebijakan baru dari pemerintah, harganya tetap. Untuk nonsubsidi memang fluktuatif mengikuti harga pasar sesuai peraturan sejak 2022,” katanya.
Kenaikan harga BBM hampir pasti akan menambah inflasi barang, terutama melalui biaya logistik.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan, setiap kenaikan harga Pertalite sebesar 10 persen dapat menambah inflasi 0,27 poin persentase (ppt). Sementara kenaikan harga solar sekitar 10 persen berpotensi menambah inflasi 0,05 ppt.
Sejauh ini solar domestik merupakan komponen utama biaya operasional transportasi jalan yang masih menjadi tulang punggung sistem logistik nasional. Oleh karena itu, kenaikan harga solar akan mendorong kenaikan ongkos angkut.
”Dengan asumsi komponen BBM mencapai 35-40 persen dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar 10 persen dapat mendorong kenaikan ongkos angkut 3,5-4 persen,” ucap Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi.
Jika harga solar meningkat 20 persen, ongkos truk berpotensi naik 7-8 persen. Dalam skenario lebih berat, kenaikan harga solar hingga 30 persen dapat memicu lonjakan ongkos angkut sebesar 10,5-12 persen.
Rata-rata biaya logistik Indonesia diperkirakan 14 persen dari harga produk. Sekitar separuhnya berasal dari transportasi jalan. Dengan demikian, kenaikan ongkos truk 7-8 persen berpotensi menaikkan harga barang rata-rata 0,5 persen.
”Dalam kondisi ekstrem, kenaikan ongkos angkut di atas 10 persen dapat mendorong harga barang naik mendekati 0,8 persen, terutama untuk komoditas pangan, bahan bangunan, serta produk konsumsi cepat saji yang bermargin tipis,” ujar Setijadi.
