JAKARTA, KOMPAS — Indeks Harga Saham Gabungan melemah atau terkoreksi tajam hingga 4 persen ke level 7.600 pada perdagangan Kamis (4/3) sesi pertama. Penurunan ini seiring meningkatnya kekhawatiran pasar global terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian perdagangan dunia.
Pada saat bersamaan, lembaga pemeringkat kredit global Fitch Ratings memberikan proyeksi negatif pada kondisi ekonomi Indonesia. Analis pasar menilai, rilis tersebut turut membebani Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Pelemahan IHSG terjadi sejak awal pembukaan perdagangan, dengan persentase 2 persen ke level 7.896 dari level pembukaan perdagangan hari sebelumnya di posisi 8.059. Indeks pun terus melemah hingga akhir sesi perdagangan pertama ditutup turun 4,3 persen ke level 7.596.
Pelemahan harga saham terjadi pada mayoritas saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Mengutip aplikasi RTI Business 713 saham mengalami pelemahan harga dengan hanya 63 saham mengalami kenaikan dan 37 saham lainnya tidak mengalami perubahan harga.
Berdasarkan sektornya, seluruh indeks sektoral saham mengalami koreksi dalam. Pelemahan terdalam terjadi pada indeks saham sektor barang baku (-8,03 persen), transportasi (-6,8 persen), dan konsumen nonprimer (-5,6 persen).
Menanggapi situasi ini, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy, dalam keterangan tertulis, menjelaskan, koreksi IHSG sejalan dengan pelemahan signifikan di bursa kawasan Asia.
“Pergerakan IHSG sejalan dengan indeks regional lain yang juga turun tajam. Hal ini merupakan dampak dari eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah yang terus memanas,” ujar Irvan.
Indeks KOSPI di Korea Selatan tercatat merosot lebih dari 8 persen pada satu titik perdagangan sehingga memicu penghentian sementara (trading halt). Indeks KOSDAQ juga mengalami tekanan tajam.
Di Jepang, Nikkei 225 bergerak turun signifikan, sementara indeks TAIEX di Taiwan melemah dalam. Bursa Thailand melalui indeks SET Index ikut terkoreksi, demikian pula indeks S&P/ASX 200 di Australia yang berada di zona negatif.
Irvan menjelaskan, penutupan Selat Hormuz oleh Iran akibat eskalasi perang dengan AS dan Israel meningkatkan kekhawatiran krisis energi global. Jalur tersebut dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia.
Pengamat pasar modal Reydi Octa menilai koreksi IHSG pagi ini dipicu kombinasi sentimen global dan tekanan teknikal pada saham-saham berkapitalisasi besar.
“Ketegangan geopolitik meningkatkan kewaspadaan investor global sehingga memicu aksi profit taking dan arus keluar dana asing dari emerging market, termasuk Indonesia,” kata Reydi kepada Kompas.
Selain isu tersebut, ia juga menanggapi isu terkait kebijakan terbaru BEI yang membuka data pemegang saham di atas 1 persen per Selasa (3/3). Ia menilai, keterbukaan data pemegang saham di atas 1 persen kemungkinan hanya menjadi sentimen tambahan yang membuat pasar lebih sensitif dalam jangka pendek.
"Investor mulai membaca ulang struktur kepemilikan pada sejumlah emiten sehingga memicu sikap wait and see," ujarnya.
Namun secara fundamental, langkah keterbukaan data tersebut justru dinilai positif karena memperkuat transparansi dan integritas pasar modal. Dengan demikian, pelemahan IHSG lebih didorong faktor eksternal dan tekanan teknikal dibandingkan perubahan fundamental domestik.
Dalam keterangan terpisah, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menilai koreksi IHSG masih dipicu isu perang AS-Iran yang memicu lonjakan harga minyak dunia dan faktor lain yang menyasar pasar Indonesia secara spesifik.
Terkait isu geopolitik dan minyak dunia, ia menggarisbawahi kekhawatiran pasar terkait ketahanan energi dan dampak lonjakan harga minyak ke fiskal Indonesia.
Cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional diperkirakan hanya cukup sekitar 20 hari. "Jika konflik berlangsung lebih lama, Indonesia kemungkinan harus membeli minyak impor dengan harga yang lebih mahal dibandingkan sebelum konflik," katanya.
Harga minyak sudah mulai bereaksi terhadap eskalasi konflik, dengan harga minyak Brent melonjak sekitar 13 persen menjadi 81,83 dolar AS per barel dibandingkan sebelum perang meletus, pada 27 Februari.
"Indonesia merupakan net oil importer. Setiap kenaikan 1 dolar AS harga minyak diperkirakan menambah beban APBN sekitar Rp 10,3 triliun, sementara tambahan penerimaan negara hanya sekitar Rp 3,6 triliun," tuturnya.
Efek tersebut, menurutnya, memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan-perusahaan terbuka di pasar modal tertentu. Saham perusahaan yang bergerak di bidang energi, seperti minyak bumi dan batubara berpotensi mendapat sentimen positif jika harga energi global naik. Demikian juga dengan saham komoditas yang akan melonjak karena terdorong inflasi komoditas.
Sementara itu, sektor perusahaan yang berpotensi tertekan antara lain sektor usaha transportasi dan logistik karena meningkatnya biaya bahan bakar merupakan komponen besar dalam struktur biaya operasional.
Industri manufaktur juga berpotensi tertekan akibat kenaikan harga energi yang bakal meningkatkan biaya produksi dan dapat menekan margin. Selanjutnya, tekanan bisa merembet ke sektor konsumer jika kenaikan energi memicu inflasi dan berdampak pada daya beli masyarakat.
Di tengah tekanan eksternal tersebut, pasar domestik juga dibayangi keputusan salah satu lembaga pemeringkat global ternama, Fitch Ratings.
Liza menyampaikan, lembaga tersebut merevisi proyeksi atau outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, dengan tetap mempertahankan peringkat pada level BBB atau kualitas kredit menengah.
Dalam rilisnya, Rabu (4/3), Fitch menyatakan revisi outlook mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran atas konsistensi bauran kebijakan di tengah sentralisasi pengambilan keputusan oleh Pemerintah RI.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, menggerus sentimen investor, dan memberi tekanan pada penyangga eksternal.
Fitch menyoroti risiko pelonggaran kebijakan fiskal apabila pemerintah mengubah kerangka defisit anggaran, termasuk batas defisit 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Lembaga tersebut memperkirakan defisit fiskal Indonesia pada 2026 mencapai 2,9 persen PDB, sedikit di atas target pemerintah 2,7 persen .
Dari sisi penerimaan, rasio pendapatan pemerintah diproyeksikan rata-rata 13,3 persen terhadap PDB pada 2026–2027, jauh di bawah median negara dengan peringkat BBB sebesar 25,5 persen. Lemahnya basis penerimaan dinilai membatasi ruang fiskal dan meningkatkan sensitivitas terhadap guncangan eksternal.
Fitch juga mengingatkan risiko kerentanan eksternal, termasuk potensi pelebaran defisit transaksi berjalan menjadi 0,8 persen PDB pada 2026 . Volatilitas pasar domestik dan sentimen investor yang rapuh dinilai dapat memicu tekanan tambahan terhadap nilai tukar dan cadangan devisa.
Meski demikian, Fitch tetap menilai fundamental makroekonomi Indonesia relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan bertahan di kisaran 5 persen pada 2026–2027, sekitar dua kali lipat median negara BBB. Rasio utang pemerintah juga diproyeksikan berada sekitar 41 persen PDB pada 2026, masih di bawah median kategori BBB.
